16 RS Swasta di Jakarta Mundur dari Program KJS

Reporter

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 18 Mei 2013 15:22 WIB

Kartu Jakarta Sehat dan alat geseknya di Puskesmas Kelurahan Tambora di Jalan Tambora, Jakarta, Rabu (28/11). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengungkapkan sebanyak 16 rumah sakit mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dari 16 rumah sakit tersebut, 14 rumah sakit mengungkapkan keinginan mundur lewat telepon dan dua rumah sakit sudah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis.


Keenambelas rumah sakit tersebut, kata Dien, adalah rumah sakit swasta. "Wah saya nggak hafal kalau suruh merinci keenambelas rumah sakit terserbut," kata Dien ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Mei 2013.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengungkapkan, ada 11 rumah sakit di Ibu Kota yang mengundurkan diri dari program KJS. Kesebelas RS itu mengaku tidak sanggup lagi menangani pasien KJS yang terus membludak setiap bulannya.

Pria yang sering dipanggil Ahok tersebut mengungkapkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sistem Indonesia Case Based Group (INA CBG) yang ditawarkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).


INA CBG merupakan sistem pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan biaya perawatan yang sama. Sistem ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.


Selama ini premi kesehatan KJS adalah senilai Rp 23 ribu per orang setiap bulan. Sebagai alternatif penyelesaian, Pemerintah DKI Jakarta berencana membuat sistem sendiri dengan nama Jakarta CBG, yang mempunyai angka premi sebesar Rp. 30 ribu sampai Rp. 50 ribu per bulan.

GALVAN YUDISTIRA

Advertising
Advertising

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

23 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

59 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Capaian di Bidang Kesehatan, Anies Baswedan: Mulai Dari JKN hingga Rumah Sehat

9 Oktober 2022

Capaian di Bidang Kesehatan, Anies Baswedan: Mulai Dari JKN hingga Rumah Sehat

Anies Baswedan mengatakan peningkatkan layanan kesehatan warga melalui transformasi pelayanan RSUD di Jakarta dilakukan di berbagai aspek.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya