Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia Tri Cahyono mengatakan pembenahan transportasi dan kemacetan tidak bisa dilakukan dalam waktu enam bulan kepemimpinan Jokowi-Ahok. Soalnya, keduanya belum menyelesaikan tahun anggaran yang sudah dirancang sebelumnya.
Menurut Tri, kinerja Jokowi-Ahok baru bisa dinilai minimal setelah satu tahun bekerja. Sebab, keduanya sudah menggunakan APBD yang baru. Masyarakat bisa menilai apakah komitmen Jokowi benar-benar direalisasikan atau masih sebatas wacana. "Seperti MRT, dia janji satu tahun mulai jadi kita lihat saja tahun depan," katanya.
Rincian APBD, kata Tri, menjadi indikasi jelas apakah pemerintah memberikan prioritas kemacetan atau tidak. Tri berpendapat, Jokowi mesti mencermati ekspektasi masyarakat atas program-program pengentasan kemacetan yang ditawarkan. (Baca: Kemacetan di Daerah Pengitar Jakarta Makin Parah)
Tri menambahkan, tidak ada satu pun kota di dunia yang benar-benar bebas dari macet. Pemerintah hanya bisa memberikan perhatian terhadap mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. "Bebas macet sepenuhnya tidak mungkin tapi harus diperhatikan adalah jangan sampai mobilitas warga terganggu," kata dia. (Baca: HUT Jakarta, sampai di mana Jokowi-Ahok bekerja?)
