TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dokter Hasbullah Thabrany, mengatakan penumpukan pasien di puskesmas dan rumah sakit pemerintah setelah Kartu Jakarta Sehat diluncurkan November tahun lalu bukan karena kekurangan dokter. Hal itu terjadi, menurut dia, karena Pemerintah DKI Jakarta tidak menggandeng dokter di klinik untuk ikut membantu program Kartu Jakarta Sehat ini.

"Yang digratiskan hanya di puskesmas dan rumah sakit pemerintah, sedangkan dokter umum di klinik menganggur," kata Hasbullah di kantor Tempo , 10 Juni 2013. Padahal jumlah dokter se-Jakarta, sekitar 19 ribu dokter, cukup untuk menangani pasien KJS. (Baca: Pasien Membludak, Cleaning Service Jadi 'Apoteker')

Hasbullah melihat bahwa penumpukan pasien terjadi karena dinamika pasar yang tidak diantisipasi saat membuat kebijakan. Dia mengibaratkan seperti pusat perbelanjaan yang memberi diskon, pasti akan ramai diserbu pengunjung. "Nah ini biasanya untuk berobat membayar, sekarang gratis berobat, ya jelas numpuk," ujarnya.

Untuk itu, Hasbullah meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memberdayakan dokter di klinik-klinik agar masyarakat pun bisa lebih terakomodasi pelayanan kesehatannya. "Juga ada pembagian kesejahteraan di kalangan dokter," kata dia.

Program KJS memang mendapat sambutan yang sangat tinggi dari masyarakat. Saking antusiasnya masyarakat, di awal program banyak dokter mengeluh karena terlalu banyak pasien. Bahkan masyarakat langsung ke rumah sakit hanya untuk mengobati flu.

SYAILENDRA