Asap Kebakaran Hutan, Mendagri Surati 8 Gubernur

Reporter

Kamis, 27 Juni 2013 09:59 WIB

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melayangkan surat kepada delapan gubernur agar mewaspadai ancaman meluasnya kebakaran hutan dan lahan. "Saya menyurati agar mereka berhati-hati, karena di wilayah mereka banyak lahan gambutnya," kata Gamawan di kantornya, Rabu 26 Juni 2013. (Baca: Menteri: 8 Perusahaan Malaysia Penyebab Kebakaran)

Kedelapan gubernur itu adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Delapan provinsi itu, belum dilaporkan adanya kebakaran hutan di lahan yang besar seperti di Riau. Namun, ada potensi ancaman kebakaran terutama pada lahan gambut. Sebab, pada suhu 38 derajat celsius bisa terbakar dengan sendirinya.

"Aparat pemerintah di tingkat bawah biasanya kurang peka terhadap bahaya kebakaran hutan, padahal mereka yang tahu kondisi lapangan," katanya. Karena itulah Gamawan menginstruksikan para gubernur.

Gamawan pun menceritakan bagaimana sulitnya memadamkan kebakaran pada lahan gambut. Ini pengalaman sewaktu dia berkunjung ke Riau. "Saya menyaksikan sendiri ada lahan gambut di Riau yang sudah dua jam disiram oleh 8 mobil pemadam, tapi tetap terbakar," dia berkisah. Lahan gambut yang terbakar sulit dipadamkan karena memang kebakarannya di lapisan bawah. "Baru bisa kalau ada hujan."

Saat ini pemerintah tengah berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Di provinsi itu jumlah titik api yang terpantau satelit terhitung paling banyak di Indonesia. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan cara merekayasa cuaca, penyiraman dari udara (water bombing), dan pemadaman dari darat. (Baca: Hanura: SBY Tak Perlu Minta Maaf Soal Asap)

Kebakaran hutan dan lahan di Riau dan sebagian wilayah Kalimantan ini mengakibatkan polusi udara berupa kabut asap. Pemerintah pun membagikan masker untuk mengantisipasi sesak napas. Sejak pertengahan Juni 2013, kabut asap dari Indonesia terbawa hingga Singapura dan Malaysia. Kedua negara ini mendesak Indonesia agar segera bertindak, karena tingkat polusi asap sudah pada tahap mengkhawatirkan. (Baca: SBY: Berita Asap Media Singapura Berlebihan )

PRAGA UTAMA


Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap
| PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM



Berita Lainnya:
Sapardi Djoko Damono, Sastra, Kata yang Meloncat
Dahlan Iskan Main Sinetron
Volvo Siapkan Mobil yang Bisa Parkir Sendiri
BBM Naik, Masyarakat Kurangi Pembelian Rokok
Foto: Jokowi Tinjau Pameran Monorel di Monas

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

7 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya