Pedagang Kaki Lima berunjuk rasa di Jalan KH Mas Mansyur, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, (15/7). Mereka menolak Pemda DKI untuk menertiban para PKL yang dianggap telah membuat kemacetan dikawasan tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, menyatakan perlu cara bijak dan pintar untuk memindahkan pedagang kaki lima dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. "Butuh waktu, tak bisa begitu saja dipindahkan. Ini butuh strategi khusus," ujar Sanusi kepada Tempo, Rabu, 24 Juli 2013.
Cara pintar, kata dia, adalah menjadikan lokasi baru pedagang kaki lima sebagai tempat yang potensial untuk berjualan. "Tempatnya harus dibikin ramai dan terkoneksi terlebih dulu," ujarnya. Jika sudah begitu, pedangan kaki lima tak akan kembali ngeyel, kembali lagi berjualan di pinggir jalan, meski telah dilarang petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pedagang hanya butuh akses, tempat dan keamanan berdagang yang lebih terjamin," ujar Sanusi. Soal selisih paham antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sanusi tak ingin banyak komentar. "Itu masalah koordinasi saja. Instruksi kerjanya harus lebih jelas," ujarnya.
Kemarin, kedua pejabatnya terlibat adu kesal. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyesalkan sikap Satpol PP yang memberi toleransi pedagang kaki lima untuk kembali berjualan di jalanan. Padahal, sebelumnya mereka telah sukses 'disapu' dari jalanan agar lalu lintas lancar.
Sejak Senin lalu, Dishub DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Tanah Abang. Rekayasa itu dilakukan dengan skenario tak ada pedagang kaki lima tumpah ke jalan. Sehingga sejak pekan lalu, area rawan kaki lima itu sudah mulai disterilkan dan pedagangnya direlokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang.
