TEMPO Interaktif, Jakarta:Terpidana perkara korupsi dalam pencairan klaim Bank Bali Rp 904 miliar, Syahril Sabirin mengharapkan memperoleh keadilan dalam proses banding yang diajukannya. "Atas keputusan itu, saya mengajukan banding," kata Syahril dengan suara bergetar setelah berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, Muhammad Assegaf. Di kursi terdakwa, Syahril yang tekun mengikuti jalannya sidang, Rabu (13/3) hingga petang. Hakim Subardi yang juga Ketua PN Jakarta Pusat memberikan waktu selama tujuh hari untuk Syahril mempersiapkan segala admintrasi yang berhubungan dengan keputusan Syahril. Usai pimpinan sidang mengetukan palu tanda sidang ditutup, puluhan wartawan cetak dan elektronik segera menghambur menghampiri Gubernur BI di empat masa pemerintahan berbeda itu yang menyebabkan papan pembatas pengunjung dengan terdakwa terguling. Subardi yang didampingi hakim Ali Akmal Haky dan Asep Iwan Iriawan yang membacakan putusan dalam waktu 8,5 jam, memidana Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin selama tiga tahun penjara, denda Rp 15 juta subsider tiga bulan kurungan. Syahril dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pencairan klaim Bank Bali Rp 904 miliar. Namun, majelis hakim tidak menyatakan Syahril langsung ditahan dan menjalani masa pidana. Syahril tidak dalam status tahanan ketika putusan dijatuhkan. Syahril menyatakan kecewa dengan putusan hakim. "Ini membuktikan bahwa di negara ini sudah tidak ada lagi prinsip yang dipegang. Sementara saya masih memegang prinsip itu. Kalau tidak, dari dulu saya sudah jadi duta besar," kata Syahril dengan keringat yang menganak sungai di wajahnya. Semula, kata Syahril, ia menaruh kepercayaan terhadap jalannya peradilan sehingga ia selalu datang dan memenuhi panggilan jika jaksa memintanya. Namun, mendengar vonis tiga tahun penjara itu, "harapan itu sirna sama sekali". Dengan mengajukan banding itu, ia berharap akan beroleh keadilan. "Pertarungan belum selesai," imbuh pengacara Syahril, M Assegaf yang mendampingi Syahril. Sekeluar dari kerumunan wartawan dengan kawalan ajudan dan beberapa petugas kepolisian, Syahril merangkul anak perempuannya, Melisa, yang juga mengikuti jalannya sidang sejak awal. Beberapa pengawal sempat saling bersitegang soal pintu mana yang harus dilalui Syahril untuk meninggalkan PN Jakarta Pusat. Syahril berhasil keluar dari gedung PN Jakarta Pusat dan langsung menaiki mobil Pajero warna biru muda B 1725 BS menuju Bank Indonesia. Hadir dalam persidangan itu juga bekas Gubernur BI era Presiden Seoharto Adrianus Moi, bekas Menteri Keuangan Radius Prawiro, Deputi Gubernur BI Miranda S Gultom dan Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution, serta simpatisan lain yang sebagian besar karyawan Bank Indonesia. Miranda Gultom yang datang agak sore semula bersorak ketika hakim menyatakan bahwa Syahril tidak terlibat dalam pertemuan 11 Februari 1999 di Hotel Mulia, yang membahas rencana percairan dana tersebut. Pertemuan itu antara lain dihadiri oleh AA Baramuli, Djoko S. Tjandra dan Pande N Lubis. Namun ia tertunduk ketika hakim menyatakan bahwa Syahril terbukti melawan hukum dengan telah mencairkan dana ke rekening Bank Bali. Hakim Subardi menyatakan Syahril terbukti bersalah memperkaya diri dan merugikan keuangan negara dalam tindakan berlanjut. Syahril terbukti melanggar hukum karena tetap memerintahkan untuk mencairkan dana dari rekening 502 ke rekening Bank Bali 523.023.00 sebesar Rp 904,642 miliar. Surat BPPN No Pb 380/BPPN/06/1999 yang dipakai Syahril untuk mencairkan dana tersebut dinyatakan hakim tidak sah karena hanya ditandatangani oleh satu orang yakni Farid Haryanto saja. Pendatangan itu, harusnya juga dilakukan oleh Kepala BPPN Glenn Yusuf. Menurut pertimbangan hakim, Syahril bersalah karena lembaga yang paling berwenang dalam pencairan dana rekening 502 hanyalah Badan Pengawasan Perbankan Nasional (BPPN), bukan BI. (Bagja Hidayat-Tempo News Room)