Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjabat tangan dengan seorang pedagang saat meninjau blok G Pasar Tanabang, Jakarta, Rabu (31/7). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mempersiapkan lahan parkir di lantai bawah tanah untuk menampung kendaraan pengunjung. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta-Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menjanjikan gratis uang sewa lapak selama enam bulan bagi para pedagang kaki lima Tanah Abang yang bersedia pindah ke dalam Gedung Blok G pasar tersebut. Keistimewaan itu terutama bagi mereka yang kebagian di lantai dua dan tiga yang kini kosong.
"Supaya ada transisi, gratis dulu sekalian promosi," kata Jokowi ketika mengunjungi gedung itu, Rabu 31 Juli 2013.
Dalam kunjungan itu Jokowi juga meminta PD Pasar Jaya mempercepat rehabilitasi kios-kios yang saat ini masih berjalan. Tujuannya agar bisa segera ditempati para pedagang yang saat ini masih menguasai badan sejumlah jalan pascaLebaran nanti.
Kondisi gedung hingga hari ini memang masih terlihat kumuh. Lantai pasar memang sudah cukup bersih. Tetapi, bau tak sedap bercampur aroma antiseptik masih tercium di tiga lantai terbawah. Saluran air juga mampet, serta beberapa tangga rusak.
Direktur PD Pasar Jaya Djangga Lubis menambahkan bahwa ke depannya pengelolaan Gedung Blok G akan berada di bawah Pemerintah DKI langsung. Mereka, kata dia lagi, akan berbenah diantaranya dengan memindahkan rumah potong hewan penyebar aroma tak sedap di gedung itu.
Djangga juga menjanjikan, setelah gratis pada enam bulan pertama, besar uang sewa setiap los akan dirembukkan dengan para pedagang. “Akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” kata dia.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
20 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
