Penumpang turun dari bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, pada masa Arus Balik, Selasa (14/9). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang baru yang memasuki Jakarta pada arus balik Lebaran kali ini sekitar 60 ribu orang atau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 69.554 orang. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tahun ini pihaknya tidak menggelar Operasi Yustisi yang biasa dilakukan untuk merazia kaum pendatang setelah Hari Raya Idul Fitri. Alasannya, pemerintah DKI Jakarta ingin Jakarta terbuka untuk semua pendatang.
“Kami tidak melarang orang dari luar Jakarta datang ke Jakarta,” kata Ahok—sapaan akrab Basuki, usai halalbihalal di Balai Kota Jakarta, Senin, 12 Agustus 2013. Ahok mencontohkan fenomena pekerja rumah tangga (PRT) di Jakarta yang setiap tahun jumlahnya bertambah.
Seringkali, kata dia, para PRT membawa saudara atau teman mereka untuk ikut bekerja di Jakarta. “Asalkan mereka punya tempat tinggal dan tidak menggelandang ya tidak apa-apa. Misalnya PRT itu. Mereka semakin bertambah, itu artinya kita kan butuh,” ujar Ahok.
Menurut Ahok, pemerintah Jakarta tidak perlu melakukan Operasi Yustisi. Namun, yang penting dilakukan adalah menegakkan hukum jika ada pelanggaran. Misalnya, ada orang yang menggelandang di Jakarta atau mencari penghidupan dengan melanggar hukum.
Untuk dua hal itu, Ahok akan menindak tegas seperti yang dilakukannya terhadap pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang. “Intinya adalah pendatang yang datang ke Jakarta jangan sampai membebani orang Jakarta karena di Jakarta ini banyak juga orang susah,” kata politikus Partai Gerindra itu. “Ibaratnya kalau orang daerah susah masih bisa mancing di laut atau sungai, kalau orang Jakarta mau mancing dimana? Di got?” katanya.
