TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam rangka membahas strategi pertahanan Ibu Kota. "Kami bertukar pikiran dengan Gubernur soal penataan Ibu Kota dan strategi pertahanan," kata Sjafrie seusai bertemu selama satu jam dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta, 21 Agustus 2013.
Sjafrie mengatakan, kebijakan penataan Ibu Kota oleh Jokowi sejalan dengan kebijakan revitalisasi alat utama sistem pertahanan. Peralatan baru yang sebagian besar berteknologi tinggi memerlukan akses yang sejalan dengan tata ruang.
Rencananya, kata Sjafrie, alutsista yang baru dibeli Indonesia bakal segera tiba pada September dan Oktober 2013 mendatang. Alutsista itu nantinya bakal ditempatkan di sejumlah kesatuan operasional militer untuk mendukung strategi pertahanan Ibu Kota. "Jadi, perlu akses agar peralatan itu bisa difasilitasi sesuai tata ruang dan pertahanan," ujar dia.
Adapun sejumlah lokasi yang diproyeksikan menampung alutsista terbaru Indonesia adalah kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara; Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Pusat; dan sejumlah jalan protokol di Jakarta. Sjafrie menyatakan, lokasi tersebut bakal digunakan akses sejumlah alutsista terbaru, seperti puluhan tank amfibi, roket jarak jauh, sejumlah pesawat tempur, dan ratusan tank berat.
Namun, dia menyatakan akses tersebut tidak sepenuhnya akses baru. Sjafrie mengatakan, lokasi tersebut sebagian besar sudah ada, hanya saja perlu ditata ulang seperti pelebaran dan pengaturan akses. "Kalau seandainya butuh landasan pendaratan, mungkin Gubernur bisa memfasilitasi kembali akses Kemayoran atau jalur protokol bisa untuk diakses dengan beban 62 ton," ujar dia.
Sjafrie menyatakan, pembahasan ini merupakan saat yang tepat bagi strategi pertahanan Indonesia, khususnya Ibu Kota. Kondisi Jakarta yang sedang ditata ulang dan Kementerian Pertahanan yang sudah memiliki anggaran untuk memodernisasi alutsista merupakan momentum yang harus dimanfaatkan. "Kalau 5-10 tahun lalu strategi ada, tapi kami tidak punya anggaran. Namun sekarang, strategi ada, anggaran ada, dan alatnya juga ada," ujar dia.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
