Jokowi Dinilai Terlalu Cepat Rotasi Lurah  

Reporter

Editor

Pruwanto

Rabu, 28 Agustus 2013 10:05 WIB

Lurah Susan Jasmine Zulkifli saat bekerja di ruangannya, Jakarta (26/8). Lurah yang terpilih melalui proses lelang jabatan ini mengalami penolakan oleh sejumlah warga Lenteng Agung. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan merotasi camat dan lurah lelang pada Desember nanti terlalu dini. Rotasi ini merupakan hasil dari evaluasi enam bulanan yang jatuh pada Desember mendatang.

"Idealnya untuk dapat menilai kinerja pejabat paling cepat adalah satu tahun setelah menjabat," kata Agus ketika dihubungi pada Rabu, 28 Agustus 2013. Langkah penilaian ini, menurut Agus, umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Waktu enam bulan dirasa terlalu cepat karena biasanya, Agus melanjutkan, pada bulan-bulan awal adalah pengenalan pejabat baru dengan lingkungan sekitar. Bahkan, memasuki bulan keenam biasanya si pejabat baru bisa merancang program yang pas dengan lingkungannya.

Agus menuturkan, jika masih "muda" kemudian dipindah, dikhawatirkan akan menurunkan semangat kerja dan produktivitas. Sehingga, Jokowi, sapaan akrab Gubernur, musti memikirkan matang-matang rencana ini.

"Kecuali si camat dan lurah ini terlibat kasus atau memang kinerjanya buruk sekali," katanya. Dia menekankan bahwa rotasi merupakan hak mutlak dari pimpinan. (Lihat:Beda Agama, Lurah Lenteng Agung Ditolak Warga)

SYAILENDRA

Topik Terhangat:
Rupiah Loyo
| Konser Metallica | Suap SKK Migas | Konvensi Partai Demokrat | Pilkada Jatim

Berita Terkait
Kampung Tanah Tinggi Jadi Lebih Bersih dan Rapi

Lulung: Lingkaran Setan Anak Wilayah dan Pedagang

Jokowi Hitung Baik-Buruk 'Anak Wilayah'

Lulung Dukung Pemberdayaan Anak Wilayah

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

2 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

6 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

8 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

13 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

13 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

14 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

15 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

15 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

15 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

17 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya