TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan merotasi camat dan lurah lelang pada Desember nanti terlalu dini. Rotasi ini merupakan hasil dari evaluasi enam bulanan yang jatuh pada Desember mendatang.
"Idealnya untuk dapat menilai kinerja pejabat paling cepat adalah satu tahun setelah menjabat," kata Agus ketika dihubungi pada Rabu, 28 Agustus 2013. Langkah penilaian ini, menurut Agus, umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
Waktu enam bulan dirasa terlalu cepat karena biasanya, Agus melanjutkan, pada bulan-bulan awal adalah pengenalan pejabat baru dengan lingkungan sekitar. Bahkan, memasuki bulan keenam biasanya si pejabat baru bisa merancang program yang pas dengan lingkungannya.
Agus menuturkan, jika masih "muda" kemudian dipindah, dikhawatirkan akan menurunkan semangat kerja dan produktivitas. Sehingga, Jokowi, sapaan akrab Gubernur, musti memikirkan matang-matang rencana ini.
"Kecuali si camat dan lurah ini terlibat kasus atau memang kinerjanya buruk sekali," katanya. Dia menekankan bahwa rotasi merupakan hak mutlak dari pimpinan. (Lihat:Beda Agama, Lurah Lenteng Agung Ditolak Warga)
SYAILENDRA
Topik Terhangat:
Rupiah Loyo | Konser Metallica | Suap SKK Migas | Konvensi Partai Demokrat | Pilkada Jatim
Berita Terkait
Kampung Tanah Tinggi Jadi Lebih Bersih dan Rapi
Lulung: Lingkaran Setan Anak Wilayah dan Pedagang
Jokowi Hitung Baik-Buruk 'Anak Wilayah'
Lulung Dukung Pemberdayaan Anak Wilayah
Berita terkait
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa
2 jam lalu
Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
6 jam lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo
8 jam lalu
Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor
13 jam lalu
Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya
Baca SelengkapnyaPansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli
13 jam lalu
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi
Baca SelengkapnyaGuru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif
14 jam lalu
Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN
15 jam lalu
Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaMasalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior
15 jam lalu
Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.
Baca SelengkapnyaSyarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?
15 jam lalu
PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?
Baca SelengkapnyaLapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA
17 jam lalu
Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating
Baca Selengkapnya