TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor meminta Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli bekerja sesuai ritmenya. "Tetap bekerja seperti biasanya seorang lurah saja," ujarnya lewat pesan singkat pada Tempo, Jumat, 30 Agustus 2013.
Syamsudin memahami kondisi lurah Susan yang bekerja di bawah tekanan. Namun Susan harus bisa tetap melayani masyarakat secara prima.
"Tunjukkan lurah sebagai aparat yang punya kemauan dan kemampuan layani masyarakat dengan baik," ujarnya. Meski didemo dua hari lalu, Lurah Susan tetap menjalani tugasnya melayani masyarakat. Bahkan ketika hampir 200 orang berdemo di depan kantornya, Susan masih terlihat tenang, menandatangi berkas-berkas yang masuk ke mejanya.
Susan, 43 tahun, merupakan lurah jebolan lelang jabatan yang diprakarsai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Prasarana Umum di Kelurahan Senen, naik pangkat jadi lurah per Juli lalu.
Belum dua bulan menjabat, ia sudah mendapat tantangan di wilayah barunya. Sejumlah masyarakat menolak penempatannya di Lenteng Agung. "Mayoritas warga di sini muslim," ujar perwakilan warga, Mochamad Rusli mengomentari Susan yang beragama Katolik.
Rusli menyatakan tak membenci Susan secara personal. Ia menyatakan Susan hanyalah korban lelang jabatan. "Memangnya tidak ada riset dulu secara sosio kultural sebelum menempatkan lurah di satu wilayah?" ujar Rusli. Ia berharap Lurah Susan dirotasi ke tempat yang heterogen, diganti dengan lurah lain yang merepresentasikan karakteristik wilayah Lenteng Agung yang mayoritas berpenduduk muslim.
M. ANDI PERDANA
Berita Terpopuler:
Dipimpin Lurah Susan, Warga Lenteng Tak Ambil Pusing
8 dari 10 Analis Jagokan Jokowi Jadi Presiden
Foto Mesra, Bella dan Sang Jenderal Beredar Luas
Bella Saphira-Agus Surya Bakti Nikah Jumat Besok
Mahfud Md. Tolak Ikut Konvensi Demokrat
Berita terkait
Kuasa Hukum Ungkap Modus Staf Kelurahan Setubuhi Anak di Bawah Umur hingga Depresi
3 hari lalu
Kasus persetubuhan anak yang diduga dilakukan oleh Holid, pengurus komite sekolah yang juga staf kelurahan, ini terjadi beberapa tahun silam.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
37 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
6 Maret 2024
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca Selengkapnya4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma
4 Oktober 2023
Dinas Kesehatan DKI sedang mencari lahan untuk pembangunan puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya.
Baca SelengkapnyaPetugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat
7 Juli 2023
Petugas PPSU mengaku dipaksa meminjam uang ke pinjol dengan data pribadi mereka. Lalu uangnya dipakai oleh staf Kelurahan Kelapa Gading Barat.
Baca SelengkapnyaE-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan
10 Juni 2023
Begini cara mengurus penggantian e-KTP hilang. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan
25 April 2023
DKI Jakarta menyediakan loket layanan hingga kelurahan untuk membantu warga pendatang baru mengurus dokumen-dokumen administrasi.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaApa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?
19 Januari 2023
Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa
Baca Selengkapnya