Suasana pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, (29/8). Pemkot Jakarta berencana akan menertibkan kawasan pasar Kebayoran Lama pada September mendatang. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta- Puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai pedagang kaki lima Kota Tua kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 11 September 2013. Tuntutan mereka tetap sama, yaitu menambah lapak untuk memenuhi kebutuhan sekitar 600 PKL yang berada di sekitar Lapangan Fatahillah, Jakarta Barat.
Juru bicara mereka, Fajar, mengatakan Pemerintah Kota Jakarta Barat hanya menyediakan lapak untuk 260 pedagang. "Padahal ada lebih dari 600 pedagang di sini," ujar dia, Rabu. Oleh sebab itu, para demonstran itu meminta agar pemerintah menambah lapak dagang.
Gubernur Joko Widodo menjawab tuntutan mereka dengan dingin. Menurut dia, pemerintah berpegang pada data yang sudah dikumpulkan dari wilayah Kota tua. "Masalahnya, pedagang kaki lima kan selalu beranak pinak, tambah banyak," kata dia di Balai Kota.
Dia memberi contoh pendataan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Blok G Tanah Abang. Pemerintah menghitung pedagang yang berjualan di sana sebanyak sekitar 600 pedagang. "Tetapi pada akhirnya Blok G tetap gak cukup meski bisa menampung 1.000 orang," kata dia. "Berarti tambahan pedagang sebanyak itu datangnya dari mana?"
Prinsip yang sama menurutnya berlaku di semua tempat. Pedagang kaki lima, menurut dia bakal tambah menjamur jika pemerintah mengumumkan bakal memberi fasilitas kepada mereka.
