TEMPO Interaktif, Jakarta:Komite SMPN 56 bersama dengan kuasa hukumnya Selasa menjelang tengah malam bertemu dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membahas kasus penggusuran SMPN 56, Jakarta. Pertemuan malam ini dihadiri oleh 11 orang yang terdiri dari Komite dan kuasa hukum. Dalam pertemuan tersebut Gus Dur menyatakan mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Komite dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperjuangkan SMPN 56. Namun, dia mengatakan tidak dapat terlibat jauh dalam kasus ini mengingat keterbatasan yang dimilikinya. Menurut Gus Dur, Ia memiliki banyak agenda yang harus dilakukan. Di antaranya dia hanya membatasi aktivitas-aktivitas di dua bidang yakni perjuangan hak minoritas dan dialog antaragama. "Saya tidak tahu bagaimana berhadapan dengan penguasa yang tidak mau tahu. Saya tutup diri tidak mau terlibat lebih jauh dengan hal itu," kata dia. Menurut Gus Dur, kasus SMPN 56 merupakan kasus kepentingan yang saling mengkait antara masalah pendidikan, bisnis, serta masalah ketidakadilan ketika kepentingan bisnis mengalahkan pendidikan. Pada kesempatan itu, Komite Sekolah dan para kuasa hukum menginginkan Gus Dur untuk membantu perjuangan mereka. Di antaranya dengan meminta Gus Dur datang ke lokasi untuk memberikan dukungan moril. Selain itu, mereka berharap Gus Dur dapat menjembatani kepentingan mereka dengan penguasa yaitu Gubernur DKI Jakarta sehingga mendapatkan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah ini. Untuk dukungan moril tersebut, Gus Dur merasa tidak keberatan. Namum lebih dari itu, Ia menyatakan ketidaksediaannya.Sebelumnya pada September lalu, Komite Sekolah dan kuasa hukum, Lambo Gultom, telah melangsungkan pertemuan dengan Gus Dur membahas kasus yang sama. Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur telah memberikan dukungan dalam bentuk pernyataan kepada Pemda DKI untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan jalur hukum, yakni tindakan Pemda DKI diharapkan menunggu keputusan hukum tetap. Pada pertemuan tersebut juga, Gus Dur telah mengirimkan surat pernyataan agar Pemda DKI menyelesaikannya secara hukum kepada Gubernur DKI.Menurut Lambo, pertemuand dengan Gus Dur dilangsungkan karena Gus Dur dianggap tokoh masyarakat yang memperhatikan perjuangan mereka. Selain itu, dia mengharapkan Gus Dur dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.Menanggapi pernyataan Gus Dur, Lambo menyatakan tidak kecewa. Menurutnya, Gus Dur memiliki prioritas aktivitas yang harus dihargai. Namun, kata Lambo, antara pihaknya dan Gus Dur memiliki kesamaan visi yakni menyelesaikan persoalan sesuai dengan jalur hukum dan tidak mengambil aksi kekerasan. "Karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang baru," ujar Lambo.Rencana ke depan, Lambo menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan penggalangan solidaritas. Rencananya besok mereka akan bertemu dengan Komisi III DPR RI dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebelumnya Lambo menyatakan mereka telah melakukan upaya untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sutiyoso. Namun tiga surat formal yang pernah dikirimkan tidak pernah digubris. Yuliawati-Tempo