TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kendala utama dalam proyek Electronic Road Pricing bukanlah aturan tentang jalan berbayar. Kendala utamanya adalah cara membuat proyek itu bisa berjalan tanpa menggunakan anggaran daerah.
"Masalahnya itu kami tidak ingin pakai uang kami, tapi pakai uang swasta," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 20 September 2013. "Jadi kami ingin malakukan lelang investasi, siapa yang mampu membiayai proyek ini," katanya
Pemerintah pusat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut dia sudah memberi rekomendasi tentang tata cara pelaksanaan lelang investasi tersebut. Sementara itu, perubahan aturan mengenai jalan berbayar non-tol di dalam kota, menurut dia, tak menjadi masalah. "Itu sudah ada aturannya," kata dia.
Menurut dia, pemerintah kini terus menyiapkan proyek ERP sembari menunggu datangnya bus-bus baru pada November atau Desember. Menurut dia, pembicaraan sudah dilakukan dengan sejumlah bank. "Tapi sejauh ini baru BRI yang setuju untuk mensupport kami," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan proyek jalan berbayar ini baru bisa dilaksanakan setelah datangnya bus-bus baru pada akhir tahun. Itu dilakukan supaya masyarakat memiliki alternatif yang nyaman meski tak menggunakan kendaraan pribadi.
Sebelum bis datang, pemerintah mengaku tak bisa berbuat banyak dalam mengatasi masalah bus tak laik jalan dan sopir ugal-ugalan. "Kami hanya bisa menangkapi angkutan yang ketahuan melanggar peraturan," ujarnya.
