Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli saat berbincang dengan media yang ditemui di ruangannya, Jakarta (26/8). Ahok menegaskan tidak akan mengganti Lurah ini hanya karena permintaan subjektif warga. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta masih terbelah dalam menyikapi masalah penempatan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Ada yang mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan posisinya, ada pula yang meminta pemerintah melihat kondisi sosial masyarakat.
Ketua Komisi A, Ida Mahmudah mengatakan dirinya mendukung kebijakan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang tak akan memindahkan Lurah Susan hanya karena protes sebagian warga. Dia menilai pandangan Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi tak bijaksana. Dia juga menyayangkan Menteri Gamawan yang terlalu mengurusi persoalan teknis hingga ke kelurahan di Jakarta.
"Kalau pemindahannya karena masalah agama, sama saja mengajari warga berkonflik karena masalah SARA (suku, agama, ras, antargolongan)," ujar Ida ketika dihubungi pada Ahad, 29 September 2013. "Bagaimana kalau daerah berpenduduk mayoritas nonmuslim seperti Kelapa Gading juga menolak lurah atau camat muslim?"
Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta Pemprov tetap pada pendiriannya mengevaluasi kinerja lurah dan camat setelah enam bulan. Jika perlu dipindahkan, alasannya pun harus benar-benar karena kinerjanya tak memuaskan. "Jakarta itu ibu kota, harus menjadi contoh masyarakat menghargai agama lain," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi A dari fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, berpendapat lain. Dia mengatakan, pendapat Wagub Basuki ada benarnya. Pemilihan lurah atau camat memang tak mempertimbangkan latar belakang agama. "Tapi saya juga mengerti ada warga yang bingung ketika akan mengadakan acara keagamaan dan tidak bisa mengundang lurahnya," ujar dia.
Menurut Taufiqurrahman, nilai seperti itu, tak bisa dipungkiri memang berkembang di masyarakat. "Memang hanya sebagian kecil yang protes, tetapi kalau berjalan terus-menerus bisa saja berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan."
