TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo punya cara sendiri untuk mencegah terjadinya korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Caranya, kata dia, dengan membangun sistem di pemerintahan.
Jokowi memberi contoh soal lelang jabatan camat dan lurah, Kartu Jakarta Sehat, serta Kartu Jakarta Pintar. Menurut dia. Sistem yang terbuka membuat masyarakat bisa menilai jalannya suatu program.
"Coba kalau tidak dibuka, bisa tidak masyarakat mengawasi siapa yang kebagian berobat gratis?" kata Jokowi setelah meninjau Waduk Ria Rio, Kamis, 3 Oktober 2013. "Kalau sakit baru datang ke Pak RT apa tidak susah namanya?" kata dia.
Oleh sebab itu, hal paling penting adalah membangun sistem. Dengan begitu potensi terjadinya korupsi bisa diminimalisir. Selain itu, sistem yang sudah dibangun juga harus dikontrol, diawasi oleh atasan dan diperbaiki. Itu pula yang menjadi alasan Jokowi gemar blusukan dan inspeksi dadakan.
Jokowi menanggapi terbongkarnya berbagai kasus korupsi di sejumlah lembaga negara. Tak tanggung-tanggung, pejabat terasnya yang tertangkap basah melakukan korupsi. Salah satu yang paling anyar adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di rumahnya pada Rabu malam.
ANGGRITA DESYANI
Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Amerika Shutdown | Pembunuhan Holly Angela
Baca juga:
Sebelum Meninggal, Holly Kirim BBM ke Anaknya
Ini Penjelasan Ahok Atas Curhat Waga Waduk Pluit
Menerawang Karier Jokowi dari Batik
Ini Lima Kejanggalan Kasus Vanny Versi Pengacara
Berita terkait
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
1 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
1 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
2 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
3 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
4 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
8 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
9 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
10 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
10 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
15 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca Selengkapnya