10 Langkah Jokowi Antisipasi Banjir

Reporter

Kamis, 10 Oktober 2013 12:26 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan Gubernur DKI Joko Widodo menyiapkan 10 langkah strategis menghadapi musim hujan. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 500 miliar.

Di bawah ini 10 langkah strategis Jokowi dalam mengantisipasi banjir Jakarta:

1. Persiapan rumah pompa
Menurut Manggas, ada 135 rumah pompa di Jakarta dan yang utama ada 73 rumah pompa. Sedangkan secara keseluruhan ada 500 unit pompa yang beroperasi, tapi 70 unit masih dalam perbaikan.


Pompa, Manggas melanjutkan, memiliki posisi potensial dalam pengendalian banjir, terutama untuk menyedot genangan sehingga meminimalisir terjadinya banjir. Kebanyakan pompa ini tersebar di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat.


2. Pemasangan kamera pengawas alias CCTV di rumah pompa


Tiap rumah pompa akan dipasangi empat hingga delapan unit CCTV. Tujuannya untuk memudahkan pengawasan ketinggian air. Bahkan, Manggas melanjutkan, CCTV ini terkoneksi ke ruangan kantor Jokowi.


3. Revitalisasi pintu air


Advertising
Advertising

Dinas mengeruk sampah di pintu air seperti Pintu Air Duri, Kamal Muara, Kapuk Muara, Kapuk Poglar, Pesing, Manggarai, dan Tomang. Dalam sehari sekitar 70 ton sampah yang nyangkut di pintu air.


Pintu air di Jakarta berperan penting mengendalikan air kiriman dari Bogor. Bila kondisinya tidak baik, dapat dipastikan air kiriman akan menggenangi permukiman di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.


4. Drainase


Manggas mengatakan Dinas mulai melakukan pengecekan gorong-gorong yang ada, termasuk got-got kecil di komplek perumahan. Terutama jaringan gorong-gorong dalam kota.


5. Pengerukan waduk


Dinas Pekerjaan Umum pun mengeruk 12 waduk yang ada di Jakarta. Saat ini, Manggas menjelaskan, kedalaman rata-rata waduk tersebut hanya dua meter karena banyak endapan. Waduk juga banyak ditumbuhi eceng gondok.


Kedua belas waduk tersebut adalah Waduk Bojong, Waduk Sunter, Waduk Teluk Gong, Waduk Situ Lembang, Waduk Melati, Waduk Rawa Babon, Waduk Cengkareng, Waduk Grogol, Waduk Pegangsaan II, dan Waduk Bujana Tirta, Waduk Ria-Rio, dan Waduk Tomang Barat. Rencananya waduk-waduk tersebut selesai dinormalisasi akhir tahun ini. (Baca:Musim Hujan, Pengerukan di Waduk Pluit Dipercepat)

Lima langkah berikutnya, yaitu:


<!--more-->

6. Pengerukan kali besar


Selain pompa dan waduk, Dinas juga mulai mengeruk kali, baik yang besar maupun kecil, di Jakarta. Kali utama yang dikeruk di antaranya Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Untuk Kali Ciliwung penanganan ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umun.


7. Pengerukan kali submakro


Menurut Manggas, kali-kali kecil seperti Kali Palmerah dan Kali Lontar pun mulai dikeruk. Tujuannya, mengurangi beban di kali-kali utama.


8. Refungsi kali


DKI mulai merapikan pinggiran kali, seperti membangun jalan inspeksi kemudian menertibkan bangunan liar dan penghijauan.


9. Membangun sumur resapan


Dalam skala lebih kecil, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mulai membuat 1.958 sumur resapan. Kepala Dinas ESDM Andi Baso mengatakan sumur resapan memang tidak terlalu berpengaruh saat banjir. Saat ini 30 persen sudah selesai dibangun.


"Hanya mengurangi genangan air saja," katanya. Sehingga, pembuatan sumur resapan difokuskan pada daerah-daerah yang setiap banjir menyebabkan genangan. Seperti di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jalan Matraman, Jakarta Timur, permukiman elite di Menteng, Jakarta Pusat dan sebagainya. (Baca:Jakarta Mulai Bikin Sumur Resapan)


10. Satgas tanggap banjir


Membentuk satuan tugas tanggap banjir. "Satgas ini ada di tiap kecamatan," ujarnya. Satgas tersebut bertugas melaporkan bahaya dini banjir, juga menyiapkan pengungsian.


Di DKI Jakarta dari 44 Kecamatan yang ada, 32 kecamatan (72,7 persen) di antaranya rawan banjir atau ada 200 titik. Dari 267 kelurahan yang ada, 93 kelurahan (34,8 persen) merupakan wilayah rawan banjir dan genangan. Banjir di Jakarta mengancam sekitar 983.399 jiwa atau 10,2 persen dari total penduduk Jakarta, 9.588.198 jiwa.



Tercatat warga di Jakarta Utara terbanyak terkena imbas banjir, yakni 500.918 jiwa (51 persen). Kemudian berturut-turut disusul Jakarta Barat 187.707 jiwa (19 persen), Jakarta Timur 167.753 jiwa (17 persen), Jakarta Pusat 64.633 jiwa (7 persen) dan Jakarta Selatan 62.388 jiwa (6 persen). (Baca: Duet Jokowi-Dahlan Iskan Atasi Banjir Jakarta )



SYAILENDRA


Berita Lainnya:
Lima Fakta Paling Membahagiakan di Dunia
Terseret Kasus Akil, MUI Copot Chairun Nisa
Ahok: Penjarakan Pembakar Halte Transjakarta
KPK Panggil Ratu Atut di 'Jumat Keramat'
Pengacara: Wawan Suami Airin Kaya Sejak Kecil
Menteri Gamawan Izinkan Airin Pulang Lebih Cepat

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

4 menit lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

24 menit lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

1 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

3 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

9 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

9 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

14 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya