Pemerintahan Jokowi Dianggap Belum Libatkan Warga

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 16 Oktober 2013 05:36 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, disarankan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam derap pemerintahannya di Ibu Kota. “Meski kepercayaan warga masih sangat tinggi, pemerintahan Jokowi-Ahok belum memberikan ruang kepada warga untuk mengontrol birokrasi,” kata Sudaryatmo, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Selasa 15 Oktober 2013.

Menurut Sudaryatmo, tingkat kepercayaan masyarakat Jakarta terhadap Jokowi-Ahok masih di kisaran 60-70 persen. Untuk urusan komunikasi dengan publik, Jokowi juga dianggapnya jagoan. “Tapi belum tentu dengan hal lain,” katanya.

Sudaryatmo memberi contoh soal parkir liar. Jokowi dianggapnya tidak mungkin menempatkan setiap petugas Dinas Perhubungan di sepanjang jalan. "Dukungan publik harus dimaksimalkan, mereka yang mengontrol birokrasi," ujarnya.

Catatan yang sama disampaikan pengamat ekonomi pembangunan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika. Dia, yang menilai pemerintah DKI Jakarta cukup berhasil mengeksekusi sejumlah program pembangunan, menyarankan agar masyarakat lebih banyak dilibatkan dalam masalah kebersihan. "Partisipasi warga bisa ditingkatkan di tahun kedua, itu penting supaya sampai gang-gang kecil pun bisa rapi," katanya.

Pernyataan Erani sejalan dengan temuan Tempo di Kali Mati, Pademangan, Jakarta Utara. Lokasi ini pernah dikunjungi Jokowi pada Januari lalu. Tapi imbas imbauan dan ajakan untuk membersihkan kali itu tak berumur panjang. Belakangan, kali itu kembali penuh sampah di banyak titiknya.

Menelusuri lebih jauh hingga ke drainase permukiman yang mengarah ke Kali Mati, pemandangan yang Tempo temukan sama saja. Tumpukan sampah menyumbat saluran-saluran air yang berada di permukiman padat di RT 11, 12, dan 13, yang semuanya berada di RW 10 itu.

Puji, 39 tahun, warga setempat, mengaku kerap melihat ada pembersihan di Kali Mati. Namun, karena masih banyak orang buang sampah sembarangan, kali itu terus kotor. "Ini sebenarnya sudah mendingan," kata Suhari, 48 tahun, warga lainnya.

SUTJI DECILYA | ANGGRITA DESYANI | ISTMAN MP

Topik terhangat:
Ketua MK Ditangkap
| Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu | Info Haji

Berita lainnya:
Iklan Sepatu 'Anti-Islam' Dikalahkan Pengadilan

Gereja Tolak Upacara Pemakaman Mantan Kapten Nazi

Kejar Jokowi, Empat Wartawan Kecopetan

Evan Dimas Tetap Ingin Bermain di Persebaya 1927

VO2Max Tinggi, Evan Dimas Bagai Mobil Tangki Besar

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya