TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta sekolah-sekolah memasang kamera closed circuit television (CCTV). Tujuannya, untuk meminimalkan risiko terjadinya tindakan asusila atau kenakalan lainnya di dalam ruang kelas. "Saya sudah perintahkan pasang CCTV, tetapi dinasnya saja yang tidak pasang," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2013.
Pernyataan Basuki ini menanggapi kasus tindakan asusila di dalam ruang kelas SMP Negeri 4 Jakarta, yang melibatkan sekitar 10 orang siswa. Pemerintah, kata dia, juga mempertimbangkan opsi memberhentikan Kepala Sekolah SMP 4 Jakarta.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, tak akan memberhentikan kepala sekolah yang baru dua hari menjabat ketika kasus terjadi. Mereka malah akan mengumpulkan para kepala sekolah pada 1 November mendatang untuk mendapat pengarahan.
Materi dalam pertemuan itu akan diberikan oleh psikolog seks Zoya Amirin, psikolog pendidikan Arief Rahman, dan psikolog serta aktivis HIV/AIDS Baby Jim Aditya. "Supaya tindakan setelah ini tidak reaktif, kami ingin berfokus membenahi pikiran dan perilaku siswa," kata Taufik, Jumat.
Kesepuluh siswa yang terlibat dalam video asusila itu, menurut Taufik, sudah pindah sekolah atas kemauan mereka sendiri. "Tetapi kami tidak membatasi mereka akan sekolah di mana, masa depannya, kan, masih panjang," ujar.
ANGGRITA DESYANI
Topik terhangat:
Sultan Mantu | Misteri Bunda Putri | Suap Akil Mochtar | Dinasti Banten
Berita lainnya:
Analisis Wajah Ratu Atut: Pribadi Berambisi Besar
Prabowo Terakhir Minta Visa AS pada 2004
Prabowo: Hakim Bisa Disogok, Apalagi Wartawan
Evan Dimas Masuk Rumah Sakit
SBY Disadap NSA? Ini Kata Menkopolkam
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Berprosesor Intel
Smartphone LG G Pro Lite Siap Dipesan
Berita terkait
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
1 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
3 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi
18 hari lalu
Heru Budi mengatakan bansos tersebut bersumber dari dana operasional Presiden.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
32 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
32 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya
33 hari lalu
Heru Budi mengatakan Proyek Sodetan Ciliwung dapat mengatasi banjir di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI
46 hari lalu
Anies Baswedan sebut pemutusan KJMU di tengah jalan berikan penderitaan, sementara Heru Budi sebut bahwa pemutusan itu didasarkan perubahan mekanisme
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
47 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca SelengkapnyaPilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?
48 hari lalu
Belakangan beberapa nama mulai dibicarakan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta, walaupun masih jauh waktu pelaksanaannya. Siapa saja?
Baca SelengkapnyaRamai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?
50 hari lalu
Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?
Baca Selengkapnya