Jokowi Blusukan ke Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Dok/Linda Trianita
TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan tujuannya blusukan bukan hanya untuk memahami permasalahan rakyat di lapangan. Menurut dia, blusukan juga bisa mengasah rasa kemanusian pejabat. "Anda bisa menangis kalau blusukan di Jakarta," kata Jokowi ketika berbicara dalam Seminar Dialog Tokoh "Hutan untuk Kemakmuran rakyat" di Balairung Gedung Pusat UGM pada Sabtu, 26 Oktober 2013.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan mengenai alasannya gemar blusukan. Mahasiswa dari Fakultas Kehutanan UGM itu juga menanyakan manfaat metode blusukan tersebut.
Jokowi menjawab pertanyaan itu dengan mempersilakan akademisi UGM meniru aksi blusukannya di Jakarta. Dia mengatakan akademisi UGM bisa melakukan blusukan terlebih dahulu ke lantai atas gedung-gedung megah di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta.
Setelah menyambangi gedung dengan fasilitas mewah di Jakarta, Jokowi menyarankan akademisi UGM langsung menyambangi salah satu kawasan terkumuh di Jakarta, seperti di Penjaringan. "Apabila anda tidak menangis, anda bukan manusia," ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu menunjukkan kepada peserta seminar salah satu foto kawasan kumuh di Penjaringan, Jakarta. Foto itu menggambarkan rumah-rumah berdinding triplek dan beratap seng yang berdiri di atas perairan yang penuh sampah. "Di Jakarta ada 360 tempat seperti ini," kata Jokowi.
Dia mengatakan pejabat setingkat gubernur di Jakarta pasti akan kesulitan mengetahui secara pasti kondisi seperti ini apabila hanya duduk di kantor. Menurut Jokowi di birokrasi pemerintahan, mayoritas pegawai sering memberikan informasi tidak akurat. "ABS (Asal Bapak Senang) saja mereka," ujar Jokowi.
Jokowi mengaku melihat banyak rumah-rumah kumuh di Jakarta dihuni oleh lima hingga delapan orang. Di ruang-ruang sempit itu, penghuninya biasa tidur secara bergantian. "Ketika mereka menolak dipindah ke rusun, saya ajak makan-makan dan bareng melihat isi rusun yang ada televisi dan kulkas kecil. Sekali melihat, wajar, mereka langsung setuju pindah," ujar dia.
Jokowi menyimpulkan permasalahan mendasar di Indonesia bukan pada tidak adanya instrumen kebijakan. Dia mengatakan masalah utama selama ini ialah tidak adanya sistem yang membuat kebijakan mudah dioperasionalkan di lapangan. "Anggaran ada, tapi rakyat tak mampu mengakses karena sistem yang mengoperasionalkan kebijakan tidak terbangun. Fakta ini tidak bisa diketahui jika tidak turun ke bawah," kata Jokowi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
2 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
