Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok memperhatikan salah seorang peserta tes uji kompetensi seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta, (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Ade Armando, menilai aksi boikot yang dilakukan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DRPD DKI Jakarta terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sama saja dengan pengingkaran terhadap amanat rakyat. Padahal mereka dipilih untuk memperjuangkan aspirasi konstituen mereka.
"Jika anggota Dewan tak hadir atau walkout saat sidang tanpa nalar yang jelas, ini namanya childish (mirip anak kecil, kekanak-kanakkan)," kata Ade saat dihubungi Tempo pada Rabu, 30 Oktober 2013.
Menurut Ade, tidak selayaknya anggota Dewan membawa masalah personal dalam sidang paripurna parlemen.
Dalam beberapa kesempatan, Fraksi PPP tak hadir dalam rapat paripurna yang juga mengundang Ahok--demikian Basuki biasa disapa. Terakhir, Fraksi PPP absen dalam rapat yang membahas Rancangan Perda pembentukan BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), Senin, 28 Oktober 2013.
"Jika anggota Dewan bolos rapat lantaran ngambek dengan Ahok secara pribadi, hal ini patut disayangkan," ujar Ade.
Ada dugaan, aksi boikot ini berawal dari kritik Ahok kepada Wakil Ketua DPRD Jakarta asal Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Juli 2013 lalu. Ketika itu, Ahok dan Lulung berseteru soal penggusuran pedagang kaki lima di Tanah Abang.
