Susasana saat ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai elemen menutup jalan saat melakukan unjukrasa di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta (28/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asrial Chaniago, menilai hasil survei yang dilakukan buruh terkait kebutuhan hidup layak berbeda penafsiran dengan survei yang dilakukan pengusaha. Dia menunjuk perbedaan hasil survei soal harga sewa rumah.
"Hasil survei pengusaha hanya Rp 565 ribu, tapi tuntutan pekerja Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu," kata Asrial di Gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, 30 Oktober 2013. "Sehingga akhirnya diambil angka kompromi senilai Rp 671 ribu."
Dalam tuntutannya, buruh menginginkan 80 item KHL. Sementara Apindo berkukuh dengan 60 item KHL. Asrial menyatakan semua pihak harus bekerja sesuai ketetapan Kemenakertrans. "Jadi, kalau survei 60 item, ya pakai 60 item itu. Jangan ditambah lagi," ujarnya.
Jika buruh menginginkan 80 item KHL, Asrial melanjutkan, buruh harus mengajukan perubahan peraturan dulu ke pemerintah. "Misalnya kalau untuk kamar sewannya berapa, ukurannya berapa, dan di mana. Itu lebih riil," kata Asrial.
Rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta sampai kini masih ditunda. Sebab, peserta tidak memenuhi kuorum, terutama dari perwakilan buruh. Dari tujuh perwakilan, cuma satu orang yang datang. Buruh tak mau berunding sebelum bertemu Gubernur Jakarta Joko Widodo.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
4 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
