TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengecam aksi sweeping buruh dari serikat pekerja di beberapa kawasan industri. Saat sweeping, mereka mengajak buruh lainnya berunjuk rasa. Buruh tersebut memaksa para buruh lainnya yang masih bekerja untuk menggelar mogok.
"Kalau sudah sampai melakukan sweeping, itu namanya pemaksaan, itu bahaya. Mereka bisa dipidana," kata Jokowi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2013.
Menurut Jokowi, para aparat Kepolisian harus menindak tegas aksi ini. "Hati-hati mereka, semua harus tegas terhadap adanya pemaksaan tersebut. Aparat juga harus tegas dan kita juga harus tegas," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mengimbau agar para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa tidak sampai melakukan aksi sweeping. Dalam berunjuk rasa, kata Jokowi, semestinya buruh melakukannya dengan tertib tanpa memaksa lainnya. "Kalau ada yang tidak mau ikut, ya enggak boleh dipaksa," ujarnya.
Kemarin, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) melakukan aksi sweeping di KBN Cakung, Jakarta timur. Mereka meminta buruh lainnya untuk bergabung dalam mogok nasional sebagai bentuk protes kepada pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi 2014 sebesar Rp 3,7 juta.
LINDA TRIANITA
Topik Terhangat:
Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten
Berita Terpopuler:
Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah
Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun
Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil
Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA
Berita terkait
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
1 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
7 jam lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
12 jam lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
14 jam lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
14 jam lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
1 hari lalu
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
1 hari lalu
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
1 hari lalu
Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.
Baca Selengkapnya