TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh yang berdemo di depan kantor Gubernur DKI Jakarta menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar Rp 3,7 juta akhirnya membubarkan diri. Mereka yang ditekuk mundur pasukan polisi sejak pukul 17.45 tersebut membubarkan diri dengan damai pada pukul 19.00.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Muhammad Rusdi, mengatakan buruh mundur malam ini bukan karena kalah, tapi cinta damai. "Kami mundur bukan karena takut, tapi kami putuskan malam ini untuk mengatur strategi baru," kata dia di depan Balai Kota Jakarta, Jumat, 1 November 2013. (Baca: Jokowi Sepakat Upah Naik Rp 2,44 Juta)
Rusdi menyebutkan aksi buruh kali ini merupakan suatu prestasi bagi buruh Indonesia. Sebab, mereka melakukan aksi selama lima hari berturut-turut dari 28 Oktober dan puncaknya mogok nasional yang dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 1 November 2013. "Kami menginginkan Indonesia tanpa upah murah. Indonesia tanpa penindasan," ujarnya.
Menurut Rusdi, pihaknya siap melakukan aksi mogok nasional yang lebih besar lagi bila tuntutan buruh tidak dipenuhi. "Sepuluh juta buruh Indonesia akan mogok," ujar Rusdi. Aksi ini, dia melanjutkan, bukan semata-mata protes terkait dengan angka-angka nominal. Namun untuk menghapuskan rezim upah murah di Indonesia. Rusdi juga mengancam bila Pemerintah Provinsi DKI tidak menaikkan UMP, mereka akan menghadang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju dalam pemilihan presiden 2014. (Baca: Kabar Buruh Tewas di Bekasi Hoax)
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
