Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berusaha mengambil barang dagangan yang disembunyikan di dalam hiasan taman saat menertibkan Pedagang Kaki Lima di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (11/9). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan memulai pengembangan Kawasan Medan Merdeka termasuk Taman Monumen Nasional (Monas) tahun depan. Rencananya Pemerintah akan membangun jaringan non-motorized transportation bawah tanah di kawasan tersebut.
"Pengembangan kawasan ini mencakup fungsi pertahanan, wisata, dan transportasi," kata Jokowi, sapaan akrab Gubernur, di Balai Kota pada Kamis, 7 November 2013. Untuk fungsi pertahanan, Jokowi tidak mau berkomentar banyak, alasannya masuk rahasia negara. Lebih detail nantinya akan ada lorong yang menghubungkan kawasan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, dan Medan Merdeka Timur.
Ketiga lorong ini juga terhubung ke Lapangan Medan Merdeka alias Taman Monas. Lorong ini memfasilitasi para pejalan kaki yang berpindah antar moda transportasi sehingga disebut non-motorized transportation karena fungsinya mirip trotoar.
Jokowi menuturkan pembangunan akan dilakukan tahun depan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2014. Hanya untuk besarannya masih disusun karena berkaitan dengan desain pembangunan.
Sebenarnya, ia meneruskan pengembangan kawasan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Medan Merdeka. Hanya rancangan saat ini ada perubahan karena akan diintegrasikan dengan MRT dan untuk konsep pengembagan kaki lima.
Pembangunan kawasan monas ini memakan waktu dua tahun. Dimulai dengan penyusunan detailed engginering desaign (DED) kemudian lelang. Pembangunan ruang bawah tanah ini dilandasi Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah.
Arsitek perancang kawasan ini, Arya Abieta, menjelaskan panjang lorong bawah tanah ini mencapai 1.096 meter persegi. Secara detail ada empat lorong penyeberangan di Medan Merdeka Barat, dua diantaranya terkoneksi dengan Mass rapid Transit.
Kemudian dua lorong di bawah Medan Merdeka Selatan dan dua di bawah Medan Merdeka Timur. Lorong ini menggunakan trevelator, sehingga masyarakat tidak perlu berjalan kaki, seperti menikmati wahana sea world. Masing-masing lorong memiliki panjang sekitar 528 meter persegi.
Kemudian di dalam lorong tersebut akan disediakan lokasi khusus untuk komersial seperti kafe atau kios-kios bagi pedagang. Sehingga ada nilai properti yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut. Kawasan komersil ini, jika tidak ada perubahan, akan ditempatkan di ujung lorong atau pintu keluar masuk.
Selain itu, kawasan Monas seluas 82 hektar ini juga akan dilengkapi parkir bawah tanah tiga lantai yang terletak di sisi selatan. Tempat parkir ini memiliki luas sekitar 13.000 meter persegi di tiap lantai. Untuk lantai pertama khusus mobil dengan kapasitas 1.092 unit mobil.
Sedangkan lantai dua dan tiga khusus motor dengan kapasitas masing-masing 768 unit. Tempat parkir ini juga terkoneksi ke Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, jaringan utilitas seperti pipa, serat optik, dan kabel akan ditanam di dalam terowongan tersebut.
Di permukaannya, akan ada panggung terbuka seluas 2.352 meter persegi di sisi selatan dengan latar belakang Tugu Monas. Panggung ini memiliki kapasitas 980 unit tempat duduk.
Jokowi mengatakan bersalin rupanya kawasan Monas ini juga untuk menarik wisatawan dan partisipasi masyarakat di ruang publik. Karena, Jokowi memang berencana memaksimalkan fungsi kawasan Monas sebagai ruang pameran produk kreatif.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna memandang pembangunan ruang bawah tanah malah akan mengurangi daerah resapan air di kawasan tersebut. Selain itu dengan membangun tempat parkir di pusat kota juga akan mendorong orang malah menggunakan kendaraan pribadi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
15 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
