Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnam menyatakan, kendala utama untuk membawa Jakarta menjadi kota pintar atau smart city adalah ketertiban dan disiplin masyarakatnya. "Makanya, kalau di Jakarta ini harus tegas kalau mau terapkan aturan," kata Ahok dalam acara Smart TOD Forum di kediaman Duta Besar Jepang, Selasa, 19 November 2013.
Ahok mengatakan selama ini konsep dan perencanaan tata kota Jakarta terhambat oleh masyarakat yang tak disiplin. Dia merujuk pada warga yang puluhan tahun tinggal di bantaran sungai dan di sekitaran waduk. "Problem kita, ada orang yang sudah tinggal di pinggiran sungai dan waduk 30 sampai 40 tahun," kata Ahok.
Pembongkaran bangunan tanpa izin di bantaran sungai dan waduk, kata dia, harus dilakukan secara tegas. "Kalau sudah tidak ada izin, tidak ada kompromi, langsung bongkar," kata Ahok.
Khusus pada mereka yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit, Ahok mengaku akan menyiapkan 500 hektare tanah untuk rumah susun. "Rumah susun ini nanti tidak usah bayar, mereka cukup bayar retribusi per hari," kata Ahok. Besarannya berkisar antara Rp 5-12 ribu.
Dalam acara tersebut, Ahok bertemu dengan kontraktor asal Jepang yang memiliki program pengembangan kota pintar atau smart city. Menurut dia, Jakarta beruntung atas hubungan baik Indonesia dan Jepang sehingga bisa transfer informasi mengenai kota pintar. "Bagus kan, tidak perlu studi banding segala," kata Ahok. (Baca: Ahok: Jakarta Smart City Itu Idaman Kita)
