Seorang PNS saat di Balaikota Jakarta, (2/1). Peraturan tentang pemakaian seragam pakaian adat Betawi bagi seluruh jajaran PNS di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta tersebut guna melestarikan kebudayaan Betawi. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Endang Widjajanti, mengatakan pemerintah kini masih menyiapkan pengkodean untuk sistem e-budgeting. Sistem penetapan anggaran anyar berbasis elektronik itu akan digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014.
"Kami sedang kejar tayang supaya nanti bisa digunakan pada 2014," ujar Endang di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 21 November 2013.
Menurut Endang, mereka harus memasukkan satu persatu kode yang akan digunakan dalam anggaran. Jumlahnya bukan lagi ribuan. "Ada puluhan ribu kode yang harus dimasukkan karena setiap komponen memiliki kodenya sendiri," ujar dia. Oleh sebab itu, mereka kini masih berkoordinasi dengan dinas-dinas lain di Pemprov DKI Jakarta.
Dalam membangun sistem e-budgeting ini, pemerintah menggunakan jasa konsultan yang juga membangun sistem serupa di Surabaya. Ibu Kota Jawa Timur itu memang sudah lebih dulu menggunakan sistem elektronik dalam menyusun anggaran daerah.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan rancangan APBD 2014 yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga sudah berbentuk anggaran elektronik. "Sekarang memang masih disempurnakan terus, tetapi di 2014 nanti sudah full semua berbasis elektronik," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis. Dia optimistis penggunaan sistem e-budgeting itu bisa menghemat anggaran dan menekan kebocoran anggaran.
