Jakarta Pegang Rekor Penurunan Muka Tanah  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 22 November 2013 20:58 WIB

Sejumlah pelari saat mengikuti Jakarta Marathon di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (27/10). Jakarta Marathon memperlombakan beberapa kategori diantaranya full marathon (42,195 kilometer), half marathon (21 km), 10 K, dan 5 K. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli teknik lingkungan, Firdaus Ali, mengatakan penurunan permukaan tanah di Jakarta merupakan yang tertinggi di dunia. Rata-rata permukaan tanah di Ibu kota menurun hingga 10,8 sentimeter setiap tahun.

Di Jakarta Utara, laju penurunannya bahkan lebih ekstrim, hingga 28 sentimeter per tahun. "Itu terjadi di sepanjang pesisir Jakarta," kata Firdaus, ketika dihubungi, Jumat, 22 November 2013. Di tempat lainnya, ada yang laju penurunannya hanya 2 sentimeter per tahun.

"Sekarang Jakarta pemegang rekor tertinggi di dunia, menggantikan Mexico City, Yokohama, dan Bangkok," kata Firdaus. Jika dibiarkan, permukaan laut pada 2050 bisa berada di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. "Skenario terburuknya bahkan permukaan air laut bisa berada di Pacific Place," katanya.

Kondisi itu terjadi karena Jakarta Utara memang merupakan delta yang berada di muara sungai. Selain itu, aktivitas tektonik ikut berpengaruh. "Tetapi yang paling besar pengaruhnya adalahnya eksploitasi air tanah dalam," kata Firdaus.

Pengambilan air tanah di kedalaman lebih dari 60 meter biasanya dilakukan oleh industri perhotelan, pusat belanja, dan apartemen. Sebab, air PAM saat ini baru bisa memenuhi 33 persen kebutuhan warga Jakarta.

Sementara air tanah dangkal mudah digantikan oleh air hujan, air tanah dalam sulit diisi ulang. Karena itu, kata Firdaus, pemerintah perlu menegakkan aturan tentang kewajiban memiliki fasilitas daur ulang air di hotel, pusat belanja, dan apartemen.

Pembangunan tanggul laut raksasa juga diharapkan bisa menekan laju penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut. Megaproyek di utara Jakarta itu diperkirakan bakal menelan dana sekitar Rp 500 triliun, dan ditargetkan rampung pada 2030. Namun sebelumnya pemerintah akan lebih dulu memperkuat tanggul-tanggul di bibir pantai Jakarta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mengatakan anggaran pembuatan tanggul itu masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2014. "Tetapi jumlahnya belum pasti," katanya di Balai Kota, Jumat, 22 November 2013.

ANGGRITA DESYANI

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

23 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

59 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya