TEMPO.CO, Bekasi - Sejumlah pejabat di Kota Bekasi, Jawa Barat, diketahui hingga kini belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Alasannya, data mereka tak terekam di Kementerian Dalam Negeri. "Di kecamatan ada datanya, tapi di Kementerian ternyata datanya belum ada," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, Rudi Sabarudin, Ahad, 24 November 2013.

Rudi Sabarudin, yang merupakan pejabat tertinggi dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menangani e-KTP di Bekasi pun, juga belum memiliki kartu tersebut. Padahal, dia mengaku sudah melakukan perekaman secara massal pada 2012 silam. Namun, data di Kemendagri tak merekamnya. "Sampai sekarang saya belum punya e-KTP," ujarnya.

Rudi mengaku tidak tahu secara pasti apakah pendataan pembuatan e-KTP miliknya bermasalah atau gagal rekam. Namun, dirinya menduga hal itu terjadi akibat perekaman e-KTP tahun lalu masih menggunakan sistem operasi komputer versi lama.

Selain Rudi, pejabat lain seperti Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Sutriyono dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji juga belum memiliki e-KTP. "Pak Wakil Wali Kota sempat tidak punya karena gagal rekam. Tapi sudah dengan alat baru yang sudah bisa merekam. Sekarang Beliau sudah punya e-KTP," katanya.

Menurut Rudi, pada proses perekaman e-KTP tahun 2012, terdapat 11.200 data yang gagal rekam dan 8.964 data rekam yang mengalami kerusakan. "Kalau yang rusak itu di antaranya foto perempuan, tapi namanya laki-laki, atau juga terdapat kesalahan penulisan nama dan agama," dia menerangkan.

Hingga kini, di Kota Bekasi warga yang sudah menerima e-KTP mencapai 1.336.000. Sementara untuk yang sudah direkam, tapi e-KTP belum dicetak ada 104.994. "Kalau yang belum direkam ada 136 ribuan lagi," katanya.

ADI WARSONO