TEMPO.CO, Depok - Depok termasuk kota terdekat dengan Jakarta, namun soal hubungan pemimpinnya, bisa dibilang belum akrab. Nur Mahmudi pernah mengungkapkan keinginannya agar Jokowi mau berkunjung ke Depok seperti pendahulunya, Fauzi Bowo.
Namun Nur Mahmudi berharap kali ini Gubernur Jokowi mau lebih dari sekedar berkunjung. "Bukan hanya untuk singgah, namun juga bersedia menaikkan anggaran bantuan," ujar Nur Mahmudi pada Oktober tahun lalu. Berikut ini beberapa keluhan Nur Mahmudi kepada Jokowi:
Selanjutnya >> 1. Nur Mahmudi Meminta Rp 100 Miliar
<!--more-->
1. Nur Mahmudi Meminta Rp 100 Miliar
Sehari setelah Joko Widodo dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Depok Nur Mahmudi langsung meminta tambah jatah bagi Depok. "Biasanya kucuran dana dari DKI hanya Rp 4-5 miliar, kalau bisa (bertambah) bahkan sampai Rp 100 miliar untuk Depok, biar sinergitasnya bagus," kata Nur Mahmudi kepada wartawan di ruangannya.
Dana itu, menurut Nur Mahmudi, bisa digunakan mengatasi banjir Jakarta dengan merawat 26 situ di Depok. Ia mencontohkon Situ Pedongkelan yang berbatasan dengan Jakarta. Menurut dia, Situ Pedongkelan butuh dikeruk dan memperkokoh dinding Situ. "Alangkah baiknya Jakarta bantu biaya tentang situ," katanya.
Keesokannya, Gubernur Jokowi menanggapi santai permintaan Nur Mahmudi. "Tinggal dibagi saja," kata Jokowi ketika ditanya mengenai peningkatan alokasi dana seperti yang diminta Depok, Selasa, 16 Oktober 2012.
Selanjutnya >> 2. Nur Mahmudi Menolak Digabung Jakarta
<!--more-->
2. Nur Mahmudi Menolak Digabung Jakarta
Nur Mahmudi berang dengan usulan lama yang diembuskan kembali tentang wacana penggabungan Depok ke Jakarta. "Kalau ditanya nyaman, saya nyaman banget (tetap di Jawa Barat)," kata Nur Mahmudi ketika ditanya mengenai usul penggabungan itu di Balai Kota Depok, Rabu, 30 Oktober 2013. Nur Mahmudi bahkan mengaku lebih dekat pergi ke Bandung ketimbang ke Jakarta. "Depok ke Bandung hanya dua jam, kalau Depok ke Jakarta Barat bisa empat jam."
Menurut Nur Mahmudi, pembentukan Kota Depok adalah sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kota Depok. Berdasar aturan itu, menurut dia, jangan ada pihak yang mengganggu otonomi daerah. "Kalau saya lihat, bukan gabung-menggabung urusannya, tapi efektif atau tidaknya program pembangunan," katanya.
Selanjutnya >> 3. Nur Mahmudi Menolak Lokasi Waduk
<!--more-->
3. Nur Mahmudi Menolak Lokasi Waduk
Kali ini Nur Mahmudi keberatan dengan niat Pemrov DKI membeli lahan di Depok. Alasan pembelian lahan pernah diutarakan Wakil Gubernur Basuki agar pemerintah Jakarta dapat membangun danau penampung air. Fungsinya menahan air dari hulu agar tidak membanjiri Ibu Kota.
Nur Mahmudi kali ini lebih bersuara keras. "Tak perlu saya berkomentar apa-apa. Mari selesaikan di daerah masing-masing," kata Nur Mahmudi saat memantau pengerjaan Jalan Margonda Raya, Depok, Kamis, 21 November 2013.
Gubernur Joko Widodo yang mendengar tanggapan Nur Mahmudi menyesali terburu-burunya Nur Mahmudi bersikap. "Wong kita ini berada dalam lingkup NKRI, toh," kata Jokowi usai diskusi publik di Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 26 November 2013. Menurut Jokowi, kerja sama Jakarta dengan daerah penyangga jangan terpisah-pisah. "Jangan parsial lagi, sudah harus terintegrasi," katanya.
Evan/ PDAT Sumber Diolah Tempo
