Wakil Gebenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ancang-ancang menerapkan sistem anggaran e-budgeting untuk anggaran tahun 2014. "Tenang saja, kita buat jebakan Batman nanti," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di kantornya, Balai Kota Jakarta, Senin, 9 Desember 2013.
Sebelumnya, Ahok menyatakan sistem e-budgeting penting diterapkan untuk menghindari pengadaan-pengadaan fiktif melalui anggaran Pemerintah Provinsi DKI.
Prinsipnya, kata Ahok, sistem e-budgeting ini nantinya akan terintegrasi dengan transaksi nontunai. "Tidak ada lagi SKPD dan UPT yang mencairkan lebih dari Rp 100 juta," kata Ahok. Ia akan memantau langsung transaksi SKPD dan UPT tersebut. "Kalau sekarang, pencairan saja bisa mencapai Rp 100 miliar per hari. Untuk apa?"
Menurut Ahok, metode tersebut akan mampu memberi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang lebih besar dan dapat dialokasikan ke anggaran tahun berikutnya. "Pasti lebih dari Rp 7,28 triliun," kata Ahok. Besaran Rp 7,28 triliun diketahui merupakan besaran SILPA 2013 yang digunakan dalam anggaran 2014.
