Relawan Buntuti Jokowi, Ini Kata Effendi Simbolon  

Reporter

Rabu, 15 Januari 2014 20:53 WIB

Effendi Simbolon. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon, buka suara dalam kaitan dengan relawannya yang menguntit blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau lokasi banjir di Kembangan, Jakarta Barat. Effendi menegaskan, dia tidak menyuruh relawannya membuntuti Jokowi. (Baca: Jokowi Kaget Blusukan ‘Dikuntit’ Caleg PDIP, beritanya di sini)

Ngapain buntutin, kayak tidak ada kerjaan saja. Tanya saja sama mereka yang di lapangan,” kata Effendi ketika dihubungi Tempo, Rabu, 15 Januari 2014. Effendi, yang saat itu berada di Jakarta Utara, menyatakan relawannya bekerja hanya untuk membantu masyarakat. "Jadi enggak ada yang salah."

Effendi menambahkan, Kembangan masuk wilayah pemilihannya, sehingga bukan merupakan suatu masalah jika relawannya berada di sana saat mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, itu mengecek permukiman yang dilanda banjir. "Saya sudah lebih dari 10 tahun di sana. Apanya yang salah?" kata Effendi.

Kepala Relawan Effendi Simbolon, Joni, juga membantah mendapat perintah dari atasannya untuk membuntuti Jokowi. "Enggak ada itu," katanya kepada Tempo. Joni mengaku, dia bersama teman-temannya sudah berada di Kembangan sejak lima hari lalu.

SINGGIH SOARES


Berita Lainnya:
Soal Dugaan Suap Pilgub Jatim, Ini Kata Cak Imin
Ini Sebab Jakarta Utara Relatif Bebas Banjir
Ruhut Tuding Jokowi Memble Hadapi Banjir
Status BBM Anas Urbaningrum: Ojo Dumeh...
Dilarikan ke RS karena Orgasme 3 Jam tanpa Henti
Berapa Persisnya Harta Adik Atut?



Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

17 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya