TEMPO.CO, Jakarta - Usai meninjau tanggul Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, yang dikabarkan jebol, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung menuju ke Ancol, Jakarta Utara. Di sana, mantan Wali Kota Solo itu meresmikan 30 armada anyar Transjakarta.
"Dengan mengucap bismillah, pada hari ini saya resmikan 30 bus Transjakarta," ucap pria yang disapa Jokowi itu di halte Transjakarta Ancol, Rabu, 22 Januari 2014. Setelah itu dia membunyikan klakson yang disambut dengan tepuk tangan meriah.
Dalam acara itu, Jokowi didampingi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dan Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono. Jokowi lalu menaiki salah satu armada anyar itu. Dia memilih tempat duduk di bagian tengah bus yang baru didatangkan dari Cina itu.
Bus secara perlahan lalu bergerak dari halte Ancol Transjakarta. Bus itu melintasi Jalan Gunung Sahari menuju Mangga Dua. Meski terdapat genangan air setinggi sekitar 20 sentimeter, bus tetap melaju. Dari dalam bus, Jokowi melihat jalan-jalan yang tergenang air. Rombongan lalu turun di Halte Juanda.
Sebanyak 30 bus yang diresmikan hari ini bakal ditempatkan di rute PGC-Ancol dan Harmoni-Lebak Bulus. Sebelumnya, 30 bus telah diluncurkan Rabu pekan lalu. Bus-bus itu ditempatkan di Koridor II, Pulogadung- Senayan, dan Koridor III, Kalideres-Harmoni-Bundaran Senayan.
SINGGIH SOARES
Berita Terpopuler
Media Asing Soroti Ani Yudhoyono di Instagram
Angkat Telunjuk, Hary Tanoe Tantang Tutut
Hanya Orang Gila Menuntut Jokowi Hilangkan Banjir
Mengapa Ahok Keras Menjaga Waduk Pluit?
Jokowi Kesal Pengungsi Mengemis di Jalanan
Berita terkait
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
30 menit lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
8 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
10 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
10 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
11 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
13 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
17 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
18 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
19 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya