TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat yang biasa beraktivitas di Terminal Lebak Bulus sedang mencari celah untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, atau sering disebut Jokowi. Mereka menganggap penutupan terminal yang berlokasi di selatan Jakarta itu tak sesuai dengan prosedur karena tidak pernah melibatkan warga sekitar dalam pengambilan keputusan.
”Penutupan terminal ini cacat hukum, saya bisa tuntut Jokowi,” ujar Ketua Koperasi Karyawan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Kowanbusata) Sumardi kepada Tempo, Kamis, 23 Januari 2014. Namun, hingga kini ia masih kebingungan perihal “senjata” yang bisa digunakannya untuk melawan orang nomor satu DKI Jakarta itu di meja hijau.
Penutupan Terminal Lebak Bulus dilakukan sejak akhir pekan lalu. Penutupan tersebut seharusnya dilakukan pada awal Januari, tapi pemerintah terkendala karena mendapat tentangan dari masyarakat. Namun pada Jumat lalu, Dinas Perhubungan dengan tegas menutup pintu masuk terminal dengan pembatas beton. Bus antarkota-antar provinsi (AKAP) tak bisa lagi mangkal dan menarik penumpang di sana.
Pemerintah menutup terminal AKAP di Lebak Bulus demi pembangunan depo Mass Rapid Transit. Tak hanya terminal, Stadion Lebak Bulus kebanggaan Persija Jakarta pun harus diruntuhkan. Menurut Sumardi, banyak pihak yang merasa dirugikan akibat penggusuran ini. "Lebak Bulus itu sudah punya nama. Kami rintis ini sejak 1990-an, masak mau ditutup begitu saja," ujarnya.
Masyarakat terminal yang terdiri atas pedagang, sopir, kernet, dan pegawai loket terminal semula optimistis penutupan tak akan dilakukan. Akan tetapi, terminal ternyata tetap ditutup. "Masih enggak habis pikir, Jokowi kejam. Saya masih sakit hati," ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Jokowi menegaskan terminal bus antarkota antarprovinsi Lebak Bulus, Jakarta Selatan, harus ditutup dalam waktu dekat. Alasannya, pembangunan proyek MRT harus terus berjalan. "MRT tidak bisa mundur lagi. Kalau terlambat biaya yang akan kita tanggung akan besar sekali," kata Jokowi.
Namun, dia meminta Kepala Dinas Perhubungan dan PT MRT memberi penjelasan tentang pentingnya menutup terminal itu kepada semua pemangku kepentingan di sana. "Harus dijelaskan kepada sopir, kernet, ormas, pedagang asongan, bakso panggul, tukang parkir, preman. Pokoknya semuanya dijelaskan," ujar dia.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan tertundanya penutupan terminal untuk sementara waktu tidak akan membuat proyek mandek. Soalnya, mereka bisa melakukan persiapan pembangunan di lokasi lain.
M. ANDI PERDANA | ANGGRITA DESYANI
Berita lain:
Apa Kata Megawati Soal Hubungannya dengan SBY?
Benarkah Tenda SBY di Sinabung Rp 15 Miliar?
Jurus Tiga Baskom Ahok Jika Sodetan Ditolak
Ani Yudhoyono Minta Maaf Pun Tuai Komentar
SBY Percaya Klenik Diulas di Washington Post
Isyarat Tepuk Punggung Wapres Boediono ke Jokowi
