Gubernur DKI Jakarta Jokowi melambaikan tangan saat melihat pengungsi banjir di sebuah sekolah di Kebon Baru, Tebet, Jakarta (22/1). Kawasan ini banjir setelah tanggul jebol karena tak mampu menahan derasnya arus Sungai Ciliwung. TEMPO/AMston Probel
TEMPO.CO, JTangerang--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dikabarkan akan datang ke Tangerang, Sabtu 25 Januari 2014. Kedatangan Jokowi sapaan mantan Wali Kota Solo ini memang sudah ditunggu-tunggu Bupati dan Wali Kota Tangerang terkait penanggulangan banjir Jakarta dan Tangerang.
"Infonya begitu , Jokowi mau datang tapi saya belum dapat kabar pasti,"kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, Jum'at 24 Januari 2014.
Jika benar Jokowi datang ke Tangerang, Zaki mengatakan, ia sudah menyiapkan sejumlah poin poin penting yang akan disampaikan oleh orang pertama di Provinsi Jakarta tersebut. "Diantaranya adalah kondisi Sungai Cisadane, Pintu Air 10 dan Kali Mookervart,"kata Zaki. Ketiga hal tersebut, kata dia, saling terkait dengan banjir di ibu kota dan daerah peyangga seperti Kabupaten dan Kota Tangerang.
Wali Kota Tangerang Arief Rachardiono Wismansyah juga mengaku juga sudah mendapatkan kabar soal kunjungan Jokowi ke Tangerang tersebut." Informasinya seperti itu, tapi kepastian itu belum 100 persen," katanya.
Arief berharap Jokowi benar benar datang ke Tangerang. Karena, ia ingin menjelaskan langsung ke Gubernur DKI itu kondisi Cisadane secara keseluruhan terkait rencana sodetan Ciliwung-Cisadane yang idenya kembali didorong oleh Jokowi.
Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang memang mengundang Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk datang ke Tangerang dalam pembahasan penanggulangan banjir dan rencana sodetan Ciliwung-Cisadane. Langkah ini ditempuh karena Tangerang merasa sulit berkoordinasi dengan DKI dan pada pertemuan di Katulampa Bupati dan Wali Kota Tangerang tidak diundang.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
