Jokowi Pusing Ragunan Tolak Monyet Hasil Razia

Reporter

Kamis, 30 Januari 2014 19:28 WIB

Sejumlah pengamen topeng monyet meyarahkan monyet-monyetnya seusai terjaring razia di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan (BKHI) Ragunan, Jakarta, (29/10). Monyet-monyet tersebut akan dikarantina dan divaksin. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Joko Widodo bingung tatkala mengetahui monyet-monyet hasil razia pada tahun lalu tak bisa dipindahkan ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Soalnya, kera-kera yang diselamatkan dari atraksi topeng monyet itu ternyata berpenyakit.

"Ragunan tidak mau terima karena monyetnya kena TBC dan hepatitis, takut menular ke binatang lain di sana," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2013.

Dia mengungkapkan kebingungannya usai menerima Ketua Dewan Penasihat TM Ragunan Hashim Djojohadikusumo. Namun, dia juga tak bisa berbuat apa-apa karena monyetnya ditolak Ragunan. "Ya gimana, kalau nanti menular ke beruang atau monyet lain?" kata Jokowi.

Dia mengaku belum menemukan solusi lain untuk menyelamatkan monyet-monyet hasil razia itu. Hewan primata itu kini masih dirawat di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan milik Dinas Pertanian dan Kelautan yang terletak di kawasan Ragunan. Namun dia juga mengaku tak tega jika harus memusnahkan monyet-monyet itu.

"Masa sudah susah-sudah diselamatkan dari jalanan terus dimusnahkan?" ujar gubernur yang sempat disebut sebagai gubernur monyet gara-gara razia tersebut. Sebanyak 83 primata itu terjaring dalam razia topeng monyet pada Oktober 2013. Monyet-monyet itu dihargai Rp 1 juta oleh pemerintah. Razia itu dilakukan karena pemerintah khawatir monyet menularkan penyakit TBC dan hepatitis kepada penontonnya yang sebagian besar anak-anak.

ANGGRITA DESYANI



Berita Lain
KPK Tangkap Buron Anggoro 'Cicak-Buaya'
Ibas Takut Komentari Anas Urbaningrum
PDIP: Wali Kota Risma Tak Boleh Mundur
Anas Simpan Aset Rp 2 Triliun di Singapura?
Dikabarkan Mundur, Ini Jawaban Wali Kota Risma




Advertising
Advertising




Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

7 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

10 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya