TEMPO.CO , Jakarta:- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sangat hobi blusukan. Namun, hobi blusukannya ternyata tidak turun ke bawahannya. Pagi tadi, Jokowi—sapaan akrabnya-- melakukan inspeksi mendadak ke kantor Wali Kota Jakarta Barat. Tiba sekitar pukul 08.13, Jokowi hanya menemui beberapa orang petugas. Loket pelayanan pun tampak sepi dari pengunjung, hanya berisi 2-3 orang petugas.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Syahrial, mengatakan sudah mengintruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Daerah di masing-masing kota administrasi untuk mampu mengikuti ritme kinerja Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Termasuk tepat waktu dan blusukan. Kalau enggak gitu mereka pasti ketinggalan, kasihan kan gubernur dan wakilnya,” kata Syahrial saat dihubungi Tempo, Senin 3 Februari 2014.
Menurut Syahrial, jika Kepala daerah dan staf atau pegawai PNS tidak mampu mengikuti ritme kerja Jokowi, silakan melepas jabatannya. “Kalau tidak sanggup tinggalkan jabatannya dan akan diganti yang lain,” ujarnya. “Mereka harus memberikan pelayanan sejak pagi, kalau datang saja terlambat, itu sudah tidak bisa ditolelir lagi.”
Evaluasi, kata Syahrial, sudah sering dilakukan. Namun, kenyataannya tetap saja banyak yang tidak bisa mengikuti kinerja Jokowi. “Evaluasi jalan terus, nanti akan ada evaluasi lagi dan akan ada yang diganti,” kata Syahrial tanpa mau menyebut siapa yang akan diganti.
Adapun Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Igo Ilham mengatakan perlu adanya evaluasi menyeluruh kepada perangkat kerja daerah. “Misalnya dari seribu PNS berapa yang terlambat, berapa yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Jadi dievaluasi dulu, jangan kantor kosong misalnya di kantor Wali Kota Jakarta Barat, sudah diambil kesimpulan,” ujarnya.
“Biarkan BKD dengan tim analisis keadilannya bekerja, nanti dicari solusinya, missal terlambat karena banjir atau macet, solusinya gimana,” kata Igo.
AFRILIA SURYANIS
Berita terkait
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
52 menit lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
9 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
10 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
10 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
12 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
14 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
17 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
18 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
19 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya