TEMPO.CO , Jakarta: -- Curiga dengan permainan mafia pengelolaan sampah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengaudit kinerja perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas pengangkutan sampah. Hal ini untuk memastikan apakah mereka sudah bekerja sesuai kontrak atau tidak.

"Kalau kerjanya tak sesuai kontrak, berarti melanggar kan, berarti kontrak boleh diputus" kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Selasa, 4 Februari 2014. Kontrak dengan swasta, hingga Juni mendatang.

Ahok mengatakan, untuk memantau kinerja swasta, salah satunya dengan meminta fotokopi BPKB, STNK Truk Sampah swasta, serta peta operasi truk swasta.

Menurut Ahok, dengan mengetahui titik operasi truk swasta, bisa diketahui apakah truk itu sudah bekerja di tempatnya atau tidak. Jika truk swasta tak ada namun sampah tetap diangkut, kata Ahok, bisa jadi truk milik dinas disalahgunakan.

"Kalau truk sampah dinas yang ngangkutin, buat apa kontrak swasta. Bodoh banget lah kalau kita punya truk sampah tapi ngangkutin sampah di wilayah yang dikontrakan kepada swasta,"ujar Ahok tegas.

Ahok juga mencurigai anggaran pengelolaan sampah, petugas kebersihan dan lainnya dikelola penuh dengan kecurangan. Ahok mencontohkan volume sampah di ibu kota yang masuk TPA Bantar Gebang tidak pernah diaudit. Dinas Kebersihan selalu menyebutkan 6.500 ton yang dibuang dengan biaya tertentu dalam satu kali buang. Karena itu, pemasangan CCTV di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. CCTV untuk memantau apakah sampah yang masuk ke sana sudah sesuai kapasitas. (baca:Ahok Curiga Ada Korupsi Miliaran di Sampah)

Selain volume sampah, Dinas Kebersihan juga dicurangi mafia sampah Jakarta dari pihak ketiga. Truk-truk yang dimiliki DKI digunakan untuk mengangkut sampah yang seharus menjadi jatah pihak swasta. Selama ini audit sampah yang ditarik oleh pihak swasta belum pernah dilakukan pemerintah DKI.(baca: Ahok Kaget Usul 200 Truk Sampah Tak Masuk DPRD)

Ahok menambahkan, untuk saat ini pihaknya memang masih akan bergantung pada peran pengangkut sampaj swasta. Alasannya, laporan Dinas Kebersihan mengatakan bahwa usulan permintaan 200 truk sampah ditolak. (baca:Ahok Investigasi Pengadaan 200 Truk Sampah)

Misalkan kedepannya permintaan truk disetujui dewan, Ahok mengatakan akan memetakan titik-titik yang membutuhkan truk sampah tambahan dan mana titik yang sudah dicover swasta. Dengan begitu, kerjanya akan lebih maksimal. "Nanti akan saya kasih serial number juga di tubuh truk agar terpantau di CCTV Bantar Gebang,"ujar ia mengakhiri.

ISTMAN MP

Berita terkait
Ahok Kaget Usul 200 Truk Sampah Tak Masuk DPRD
Ahok Curiga Ada Korupsi Miliaran di Sampah
Prabowo Tahu jika Anak Ahok Pengin Jadi Tentara
Tertawa, Ahok: Pekerjaan Termudah Itu Pengamat
Ahok: PNS Malas Bisa Dipecat