Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta memeriksa argo taksi bermasalah yang beroperasi di Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Kamis (09/10). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Tangerang - PT Angkasa Pura II dan Polres Bandara Soekarno-Hatta menertibkan kendaraan berpelat hitam yang mengangkut penumpang atau taksi gelap yang beroperasi di kawasan Bandara.
Operasi yang digelar sejak Senin, 4 Februari, hingga hari ini, Rabu, 5 Februari 2014, telah menjaring 101 taksi gelap. "Saat ini operasi gabungan untuk menertibkan taksi gelap masih terus kami lakukan," ujar Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta Bram Bharoto Tjiptadi, Rabu, 5 Februari 2014. (Baca: Fasilitas Baru di Terminal 2 Bandara Soetta)
Menurut Bram, penertiban ini dilakukan untuk meminimalkan tindak kejahatan di bandara dan sebagai tindak lanjut dari banyaknya keluhan yang masuk ke pengelola Bandara terkait dengan keberadaan taksi gelap tersebut. "Banyak sekali keluhan masyarakat terkait taksi gelap ini," kata Bram.
Operasi taksi gelap mulai dilakukan Senin lalu. Sebanyak 25 kendaraan pelat hitam yang tertangkap basah terjaring operasi langsung ditilang. Mereka tertangkap tangan sedang mengangkut penumpang di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta.
Pada hari Selasa, ada 76 taksi gelap yang terjaring operasi. Ratusan sopir beserta kendaraan didata dan ditilang. Jenis kendaraan yang ditilang seperti Avanza, Innova, Xenia, dan APV.
Manajer Umum PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta Yudis Tiawan mengatakan rata-rata sopir taksi gelap itu menggunakan kartu pengenal palsu sehingga mereka bisa bebas keluar-masuk bandara. "Kami pastikan ID itu palsu karena tidak dikenal di bandara," kata Yudis.
Dari 101 taksi gelap yang ditilang, Yudis memastikan kendaraan itu tidak ada yang sama. Para sopir itu, kata dia, diberi peringatan tilang sampai tiga kali. "Jika sampai tiga kali, kendaraan akan ditahan. Ini sudah ada kesepakatan antara para sopir di Polres Bandara," katanya.
Yudis mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan jasa taksi gelap tersebut karena tidak jelas penanggungjawabnya. "Ini rawan terjadinya pemerasan dan memicu tindak kriminal," katanya.
