One Day No Car Diklaim Ada Kemajuan

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 8 Februari 2014 07:36 WIB

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengendarai sepeda listrik saat memasuki kantornya di Balaikota Jakarta (3/1). Gubernur DKI Jakarta mewajibkan seluruh PNS yang bekerja di lingkungan Pemrov DKI untuk tidak mempergunakan kendaraan pribadinya pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Inspektorat DKI Jakarta Frangky Mangatas mengatakan pelaksanaan One Day No Car bulan ini jauh lebih baik. Menurut dia, para PNS DKI sudah mematuhi aturan tersebut. "Bulan ini lebih baik," kata Frangky kepada Tempo Jumat 7 Februari 2014.


Dia mengatakan, para PNS mulai mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mulai awal Januari 2014 ini. "Sudah sedikit yang membawa kendaraan bermotor ke kantor,"

Berdasarkan data yang diperoleh Inspektorat melalui tim di lapangan, ada puluhan kendaraan bermotor yang dirazia. "Roda dua 31 kendaraan dan roda empat 15 kendaraan," kata Frangky. Tim yang diturunkan inspektorat, kata dia, ditempatkan di sejumlah titik untuk dilakukan pengawasan. Titik-titik tersebut adalah IRTI Monas, Abdul Muis, Jatibaru dan Balaikota.

Menurut Frangky, para PNS DKI yang masih membawa kendaraan akan menerima teguran. "Kami mencatat namanya, nanti atasannya mengingatkan," kata dia. Rata-rata yang masih membawa kendaraan mengaku lupa dan tak tahu aturan tersebut diberlakukan hari ini.

Hari iOne Day No Car dilaksanakan untuk kedua kalinya kemarin, Jumat. Aturan tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 yang diteken Jokowi pada bulan Desember 2013. Dalam rangka itu pun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berangkat menuju Balaikota menggunakan bus BKTB.

Sejak pagi, rata-rata PNS yang datang nampak berjalan kaki. Mereka menggunakan angkutan umum berupa kopaja dan metromini. Kendaraan para pejabat yang biasanya terparkir mobil dinas pun kosong.

NINIS CHAIRUNNISA



Berita Populer

MPR: Soal Usman Harun, Singapura Keterlaluan!
Ikuti Keyakinan Jonas, Asmirandah Ingin Bahagia
Hakim PK MA Bebaskan Dokter Ayu
Dicari KPK, Staf Atut Ngumpet di Hotel
Pengelolaan Dana Haji Rp 80 Triliun Menyimpang

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

54 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya