Tempat pembuangan sampah akhir di kawasan Cilowong, Banten, Sabtu (27/4). Proyek peningkatan pelayanan TPA Cilowong menelan anggaran APBD hingga Rp 9,3 milyar. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Bekasi- Pemerintah Jepang menjajaki investasi pada sektor pengolahan sampah di Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah perwakilan dari Jepang telah datang dan bertemu dengan Pemerintah Bekasi, yang difasilitasi manajemen Tempat Pengelolaan SampahTerpadu (TPST) Bantargebang.
Chief of Global Warming dari Environmental Conservation Section Nagasaki Municipal Office, Masafumi Yoshida, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melihat peluang investasi penyehatan lingkungan di Indonesia. "Bisa dimulai di Kota atau Kabupaten Bekasi," kata Masafumi, kepada wartawan di Bekasi, Senin 10 Februari 2014.
Setelah melihat sistem pengolahan sampah di Bekasi, yakni di TPST Bantargebang milik Pemerintah DKI dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu miliki Pemerintah Kota Bekasi, Masafumi menjelaskan bahwa proyek penyehatan lingkungan di wilayah itu tidak bisa dilakukan dengan hukum atau peraturan tetapi harus dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat. "Sampah bisa menjadi uang dengan pengelolaan yang baik," katanya. Dia berjanji akan membantu Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Prof. Dr. Takashi Hayase dari Nagasaki University menjelaskan, mengatasi masalah sampah di Kota dan Kabupaten Bekasi lebih sulut ketimbang mengatasi sampah di wilayah Nagasaki. Sebab utamanya, kata dia, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat karena urbanisasi bukan karena bertambahnya jumlah anak.
"Bisa dibilang pertambahan jumlah penduduk di Jakarta sebanding dengan jumlah penduduk Kota Nagasaki, dan sampah akah menjadi persoalan utama di situ," katanya.
Kenapa Jepang sukses mengatasi masalah sampah? Menurut Hayase, pengelolaan sampah telah mereka lakukan sejak 50 tahun lalu. "Ketika itu masyarakat Jepang bersatu mengatasi masalah pencemaran," katanya.
