TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebagian besar usaha sarang burung walet di Kabupaten Tangerang tidak berijin. Padahal usaha sarang walet selama ini bisa menghasilkan keuntungan milyaran rupiah. Ironisnya, retribusi dari usaha ini yang masuk ke kas daerah hanya 40 juta pertahun. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, Didi Aswadi, mengatakan menjamurnya usaha sarang walet di berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data, kata Didi, sepanjang tahun 2004 saja sebanyak 300 usaha sarang walet tersebar di Kabupaten Tangerang seperti Teluk Naga, Serpong, dan Mauk. “Sebagian besar dari mereka belum dilengkapi surat izin,” kata Didi Rabu (2/2) di Tangerang. Padahal usaha sarang Walet, katanya, sangat berdampak pada lingkungan.Menurut Didi, untuk menarik retribusi dan menertibkan perijinan dari usaha sarang walet ini, pemerintah daerah terganjal dengan aturan yakni Perda 16 tahun 2002 tentang ijin usaha peternakan dan Perda No 17 tahun 2002 tentang retribusi. Berdasarkan perda tersebut, kata Didi, pemerintah hanya bisa mengawasi pengelolaan budidaya walet dari sisi aman, layak dikonsumsi, halal dan murni. Selain itu, menurutnya, ijin usaha sarang walet yang berlaku di Kabupaten Tangerang masih bersifat ijin khusus yaitu ijin usaha peternakan walet. Semestinya kata Didi, Ijin Umum meliputi ijin bangunan, ijin lokasi, ijin gangguan dan sebagainya sudah bisa diterapkan. “Justru retribusi terbesar dari perijinan bersumber dari sana,” katanya.Sejauh ini, kata Didi, bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha sarang burung walet tidak bisa diproses karena ijin umumnya tidak ada. “Sifatnya masih sebatas himbauan,” kata Didi. joniansyah