Biaya Konservasi Kota Tua Ditaggung Pemilik Gedung

Reporter

Editor

Heru Triyono

Rabu, 5 Maret 2014 08:29 WIB

Sejumlah turis asing saat berwisata ke kawasan Kota Tua Jakarta, (3/9). Kawasan Kota Tua merupakan tempat yang menjadi salah satu ikon bagi Jakarta. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan anggaran pelaksanaan konservasi gedung-gedung di kawasan Kota Tua berasal dari pemilik gedung itu sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengeluarkan anggaran hanya untuk perbaikan fasilitas umum di kawasan tersebut.

"Yang terkait dengan pemulihan gedung diprioritaskan kepada para pemiliknya," kata Arie kepada Tempo, Selasa, 4 Maret 2014. Pasalnya, ujar dia, revitalisasi kawasan Kota Tua menggunakan konsep public-private partnership. "Setiap gedung tergantung pemiliknya."

Dengan konsep ini, kata Arie, titik beratnya pada partisipasi setiap stakeholder yang ada di kawasan Kota Tua untuk mengembangkan kawasan tersebut. Langkah konservasi nantinya akan diatur bersama dengan konsorsium PT Pembangunan Kota Tua.

Jika pemilik gedung tak bersedia melakukan konservasi, konsorsium akan menawarkan skema kerja sama. Salah satunya dengan sharing profit.

Langkah konservasi, kata Arie, bukan hanya terkait dengan perbaikan gedung secara fisik. "Namun yang lebih penting adalah aktivasi fungsi gedung," ujarnya. Pihaknya merencanakan gedung-gedung di kawasan Kota Tua dapat diiisi oleh berbagai fasilitas seni, budaya, pendidikan, ekonomi, dan industri kreatif.

Program konservasi ini ditargetkan selesai dalam lima tahun. Selain konservasi, menurut Arie, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghubungkan kawasan Kota Tua dengan cagar budaya lain dengan konsep heritage trail.


NINIS CHAIRUNNISA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

19 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

55 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Sarapan Bareng Erick Thohir, Sultan HB X Bahas Borobudur Sampai Jalan Tol

21 Februari 2022

Sarapan Bareng Erick Thohir, Sultan HB X Bahas Borobudur Sampai Jalan Tol

Gubernur DIY Sultan HB X dan Menteri BUMN Erick Thohir juga melakukan pertemuan dan pembicaraan empat mata secara tertutup.

Baca Selengkapnya