DPR Kaitkan Dana Pembangunan Polda Metrojaya dengan APBN

Reporter

Editor

Sabtu, 12 Februari 2005 21:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: DPR RI akan lebih mengaitkan dana pembangunan Polda Metrojaya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Bukan masalah dana dari pihak ketiga," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Azlaini Agus, ketika dihubungi Tempo, Sabtu (12/2). Permasalahan tersebut akan dibahas oleh DPR dalam pertemuannya dengan Kepala Polri Jendral Polisi Da'i Bachtiar. DPR memang mengundang Kepala Polri untuk hadir di DPR pada Senin (14/2) pukul 09.00 WIB nanti.Azlaini menambahkan, dana tersebut tidak secara jelas tercantum dalam APBN. "Tapi mungkin saja hanya ditulis dana pembangunan tanpa menyebut pembangunan Polda Metrojaya. Itulah yang akan kami tanyakan," ujarnya. DPR menurutnya akan menanyakan seberapa jauh anggaran APBN digunakan untuk pembangunan tersebut.Apabila memang ada sumbangan dana dari pihak ketiga, Azlaini menginginkan adanya transparansi, "Dari mana asal dana tersebut," katanya. Namun, ia menilai wajar adanya sumbangan dari pihak luar. "Polisi sering bekerjasama dengan pihak luar negeri juga."Azlaini mengingatkan bahwa agenda acara Senin itu sesuai dengan fungsi DPR RI. "Lebih fokus ke 2 fungsi, yakni anggaran dan pengawasan," kata dia. Ia menilai rugi apabila hanya membahas satu topik saja seperti dana pembangunan Polda Metrojaya tersebut.Untuk fungsi pengawasan, menurut Azlaini, DPR akan menanyakan masalah kinerja Polri dalam penegakan hukum. "Kinerjanya sangat lemah," kata dia.Azlaini mengatakan, seharusnya Kepala Polda Metrojaya Irjen Pol. Firman Gani juga turut hadir dalam pertemuan nanti itu.Indriani Dyah S

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya