Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengevaluasi 17 langkah penanganan kemacetan di Jakarta bersama Wakil Presiden Boediono. Menurut Ahok, DKI masih punya dua pekerjaan rumah, yaitu penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi jalur bus, dan pembuatan standar pelayanan minimum (SPM) Bus Transjakarta. (Baca: Kecepatan Kendaraan di Jakarta Hanya 12 Km per Jam)
"ERP masih merah," katanya di Balai Kota, Rabu sore, 19 Maret 2014. Untuk menerapkan ERP, Ahok menyatakan akan memasang tiga gantry. Kini dia sedang menyiapkan term of reference tender pengadaan gantry tersebut. Dia mengaku sudah mendapat dukungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dalam penerapan ERP ini. "Pak Kapolri jelas katakan penegak hukum akan dukung kami." (Baca: ERP Belum Juga Diterapkan, Begini Penjelasan Ahok)
Masalah kedua, sterilisasi jalur bus Transjakarta. Ada masalah soal ketentuan tilang maksimum. "Mau lewatin pengadilan yang merah atau yang biru?" ujarnya. Menurutnya, kejaksaan dan kepolisian berpegang pada dua undang-undang yang berbeda. "Kami usul polisi tabrak aja (ketentuan tilang maksimum), masak jaksa agung nangkep kapolri. Enggak mungkin. Kalau jaksa agung nangkep kapolri, ganti aja jaksa agungnya."
Sedangkan dalam soal SPM, Ahok mengaku belum berani mengeluarkannya walapun diharuskan oleh Peraturan Menteri Perhubungan. Sebab, kata dia, target jumlah bus belum terpenuhi. "Kami harus tambah bus. Kami tidak berani keluarkan itu kalau busnya belum cukup," katanya. Apalagi, kata dia, pencapaian jumlah bus terganggu oleh adanya kasus bus Transjakarta rusak.
Sebelumnya, pada 2 September 2010, pemerintah pusat mengambil alih penanganan kemacetan lalu lintas Ibu Kota. Pemerintah mengeluarkan instruksi wakil presiden yang berisi 17 langkah penanganan kemacetan. (Baca: Jakarta Macet, Apakabar 17 Langkah Pemerintah?)
