TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Victor Menayang kembali menegaskan, kewenangan pemberian izin penyiaran ada di tangan lembaganya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah disebutkan bahwa izin penyiaran ada ditangan KPI.“Pasal 1 ayat 13, Pasal 33 ayat 5, dan Pasal 7 ayat 2 telah memberikan penjelasan bahwa KPI memiliki kewenangan dalam memberikan izin penyiaran itu,” kata Victor di Jakarta hari ini, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran DPR.Seperti diketahui, Menteri Kominukasi dan Informasi Sofyan Djalil ketika rapat kerja dengan komisi ini sebelumnya mengatakan, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi negara sebagai pemberi izin penyiaran. Menurut Sofyan waktu itu, negara yang dimaksud adalah pemerintah, yakni Departemen Komunikasi dan Informasi sebagai penyelenggara negara. Saat ini Departemen Komunikasi dan Informasi tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah mengenai izin penyiaran. Akibat adanya perbedaan pendapat ini, Sofyan akan membawa permasalahan itu ke Mahkamah Agung. Yuliawati - Tempo
Berita terkait
Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB
58 hari lalu
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
Baca SelengkapnyaAntisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye
9 Januari 2024
KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?
Baca SelengkapnyaPegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram
8 Juni 2023
Polres Metro Tangerang mengungkap transaksi narkoba jenis ganja lewat Instagram. Diduga libatkan pegawai KPI.
Baca SelengkapnyaDPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan
19 Mei 2022
Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.
Baca SelengkapnyaPenanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri
7 Maret 2022
Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.
Baca SelengkapnyaCerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi
5 Maret 2022
Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.
Baca SelengkapnyaKomnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI
2 Oktober 2021
Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.
Baca SelengkapnyaPedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker
23 September 2021
Kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengundang perhatian publik luas beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaJangan Anggap Sepele, 9 Gejala Trauma Pada Pria Korban Pelecehan Seksual
2 September 2021
Terbaru meruak kabar dugaan pelecehan seksual pada seorang pegawai pria di Komisi Penyiaran Indonesia oleh sejumlah rekan kerjanya.
Baca SelengkapnyaLakukan 5D Jika Melihat Ada Pelecehan Seksual
2 September 2021
Terbaru meruak kabar dugaan pelecehan seksual pada seorang pegawai pria di Komisi Penyiaran Indonesia oleh sejumlah rekan kerjanya.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
1 jam lalu
