Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersiap memukul bedug saat membuka acara Pekan Produk Kreatif Daerah 2013 Provinsi DKI Jakarta, di lapangan Silang Monas, Jakarta (14/6). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak mau mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 terkait dengan Pengendalian Pencemaran Udara. "Kami sepakat dengan Pak Gubernur tak mau ubah Perda itu," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 28 Maret 2014. (Baca juga: Soal Bus Hibah, Ini Keinginan Ahok)
Sebab, menurut Ahok, pihaknya masih ingin untuk menggunakan gas tersebut. Apalagi, Ahok menyatakan bahan bakar yang paling murah dan tersedia banyak adalah gas. "Cadangan sumber daya alam kita adalah gas," kata dia. Ditambahnya lagi, jika subsidi BBM dicabut, harga solar bisa naik sampai Rp 10 ribu lebih dan gas menjadi pilihan bahan bakar yang paling murah.
Persoalan ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang belum memadai menjadi hambatan dalam pelaksanaan perda ini. "Kalau masih empat tahun lagi, ya manfaatkan dulu saja solarnya," kata dia. Diperkirakan, ketersediaan SPBG ideal sebanyak 45 buah bisa terealisasi pada tahun 2017. (Baca: Bus Sumbangan Kembali Terhambat, Ahok Kesal Lagi dan Penyebab Ahok Kesal Soal Bus Sumbangan)
Sebelumnya, pengamat transportasi Darmaningtyas mengusulkan agar perda tersebut diubah saja. Menurut dia, pelaksanaan perda tersebut masih sulit untuk dilaksanakan karena ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) masih kurang. Apalagi pengadaannya masih sangat tergantung oleh pemerintah pusat. "Lebih baik direvisi saja, diberi pilihan boleh pakai gas atau tidak," kata Darmaningtyas.
