Kenapa Pembahasan Perjanjian Monorel Masih Macet  

Reporter

Sabtu, 5 April 2014 04:45 WIB

Petugas melakukan pengecekan prototipe kereta monorel di hanggar PT. Melu Bangun Wiweka, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, (4/2). Monorel ini mampu mengangkut hingga 130 penumpang dan direkomendasi hingga 6 rangkaian. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim pengkaji perjanjian kerja sama (PKS) proyek monorel, Sarwo Handayani, mengatakan penandatanganan dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) masih belum rampung. Menurut dia, urusan yang masih menjadi perdebatan dalam PKS itu adalah masalah tata ruang yang terdapat dalam rencana bisnis PT JM.

"Bukan propertinya, tapi lebih ke prinsip peletakan stasiun sama depo," kata Yani, begitu dia disapa, di Balai Kota, Jumat, 4 April 2014. "Hasil pengarahan kemarin dari Pak Wakil Gubernur juga masih dikaji dan sudah disampaikan ke Pak Gubernur." (Baca: Jokowi Masih Persoalkan Rencana Bisnis Monorel)

Yani mengatakan kesepakatan penandatanganan PKS molor lantaran Pemprov sangat hati-hati. Apalagi, kata Yani, megaproyek ini sempat mangkrak selama 10 tahun sejak 2004 silam. "Kan, kami mau agar nanti mereka (PT JM) berkelanjutan. Jangan ada orang mau, terus dikasih saja," ujarnya. "Padahal, kami harus diyakinkan dulu bahwa betul lo mereka mampu."

Adapun Yani tidak menyebut tenggat waktu yang diberikan kepada PT Jakarta Monorail. Dia hanya mengatakan, "Secepatnya." Beberapa syarat yang diminta oleh Pemerintah Provinsi DKI kepada PT Jakarta Monorail dalam PKS sudah dipenuhi, yaitu aspek legal dan finansial. Sedangkan yang belum dipenuhi adalah kajian bisnis dan kajian teknis, seperti tata ruang itu.

Pada Selasa, 2 April 2014, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengecam penanggung jawab proyek yang digaungkan sejak 10 tahun lalu itu. Dia merekomendasikan pembatalan proyek itu kepada Gubernur DKI Joko Widodo.

Ahok beralasan proses perjanjian kerja sama monorel antara Pemprov DKI dan PT JM tidak kunjung rampung. Perjanjian kerja sama yang dijadwalkan selesai pada akhir Februari ditunda menjadi akhir Maret 2014. Namun, hingga awal April 2014, proses tidak juga kelar. (Baca: Proyek Monorel Dianggap Salah Rute)

REZA ADITYA


Berita Lainnya:





Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

20 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

56 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya