Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melambaikan tangan kepada siswa SMK dan SMA sebelum peluncuran Kartu Jakarta Pintar di SMA Yappenda, Jakarta, (1/12). ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapat laporan adanya penyerobotan kuota penerima Kartu Jakarta Pintar dari oknum anggota partai politik. "Ndak ada, ndak ada," katanya di Balai Kota, Senin, 7 April 2014. (Baca: Jatah KJP di SMA Diserobot Partai?)
Menurut dia, penerima Kartu Jakarta Pintar harus dicek di lapangan. Malah, jika perlu, pemeriksaan tersebut dengan mengunjungi rumah si penerima Kartu Jakarta Pintar. Namun persoalan itu urusan Kepala Dinas Pendidikan. "Kembali lagi, urusan teknis-teknis seperti itu, kamu tuh semuanya suruh ke saya. Bus juga. Tugas gubernur masa ngurusi ucrit-ucrit kayak gitu," kata Jokowi. (Baca: Dinas Pendidikan: Kartu Jakarta Pintar Bermasalah)
Jokowi menyebutkan seharusnya partai bersangkutan yang dimintai komentar. "Partainya apa? Dicari aja partai apa. Kamu ngejar-ngejar yang menggunakan itu. Jangan ke saya."
Lebih jauh Jokowi menyebutkan siapa pun boleh mengusulkan penerima Kartu Jakarta Pintar selama memenuhi kriteria. "Yang maksa-maksa itu yang enggak bener," ujarnya. Ditanya soal kuota KJP yang berkurang karena ada siswa penerima berdasar pesanan parpol, Jokowi mengatakan itu harus melalui mekanisme resmi.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
4 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
