Sebuah Bus Transjakarta baru asal cina tiba di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Priuk, Jakarta, (23/12). Indonesia datangkan 12 Bus Transjakarta baru asal China. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Mutasi besar kembali dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini 110 pejabat eselon III dan 166 eselon IV yang mengalaminya. Diantara mereka ada Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa yang digantikan oleh mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Mirza Aryadi Soelarso.
Drajat yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan 656 bus Transjakarta dari Cina tidak terlihat di lokasi pelantikan yang dilakukan di gedung Dinas Pajak, Senin, 7 April 2014 (Lihat infografis: Jalan Panjang Bus Transjakarta). “Kan, statusnya tersangka, jadi tidak diundang, dan sekarang yang datang hanya pejabat yang menggantikan Pak Drajat," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar.
Ada dua tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus itu dan keduanya berasal dari Dinas Perhubungan. Satu yang lain adalah Setyo Tuhu, Kepala Seksi UPT Angkutan Perairan dan Pelabuhan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun dia belum dicopot. "Belum ada penggantian Setyo sampai saat ini," ujar Akbar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan Setyo dan Drajat kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Namun, kata Made, khusus untuk Setyo memang belum diganti secara seremonial dengan penggantinya. "Berhubung dia (Setyo) pejabat eselon IV dan saat ini pelantikan untuk Dishub baru eselon III, waktunya nanti kami atur lagi,” kata Made.
Pelantikan dilakukan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Wiriyatmoko mewakili Gubernur Joko Widodo. "Pimpinan kita itu harus diikuti cara progresifnya. Kalian tahu, kan, mereka bagaimana. Saya imbau kalian banyak belajar dan memberikan pelayanan agar tidak pusing," kata Wiriyatmoko dalam pesannya kepada para pejabat yang baru dilantik.
Guru Besar UI: Penjabat dari TNI Dapat Diterima untuk Kebutuhan Daerah Tertentu
31 Mei 2022
Guru Besar UI: Penjabat dari TNI Dapat Diterima untuk Kebutuhan Daerah Tertentu
Pertimbangan yang paling relevan bagi penugasan penjabat kepala daerah berlatar belakang TNI/Polri terletak pada kompetensi dan rekam jejak yang secara spesifik dibutuhkan oleh daerah.
